Jokowi: Saya Minta Kementerian, Lembaga, dan Pemda Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.

Menurut dia, penggunaan KKP menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.

"Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital pada Senin (8/5/2023).

Baca juga: Jokowi: Ekonomi dan Keuangan Digital Bisa Dioptimalkan sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

"Serta mendukung perluasan Qris antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," jelasnya.

Kepala Negara menjelaskan, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi.

Dalam kaitannya dengan perekonomian, pemerintah mendorong inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan masyarakat.

Menurut Jokowi, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.

Penggunaan KKP perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.

"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," ungkap Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Disambut Tarian Tiba Meka di Bandara Labuan Bajo

Selain itu, Jokowi menilai pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan.

Prediksi menyebut penguatan itu menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.

"Saya harap Qris antarnegara dan KKP dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas ke akses internasional," jelas Jokowi.

Meski inovasi digital terus didorong, Presiden meminta tetap dilakukan secara hati-hati.

Pengembangan inovasi keuangan digital harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen, dan perlindungan konsumen.

"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," tambah Jokowi.