Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketidaksukaan JK dan Paloh atas Sikap Jokowi "Endorse" Capres-Cawapres Tertentu

Kompas.com - 08/05/2023, 06:41 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belakangan acap kali men-endorse sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini terlihat ketika Jokowi mengundang enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Jauh sebelum itu, tepatnya setelah PDI Perjuangan (PDI-P) resmi mengusung Ganjar Pranowo, Jokowi juga membeberkan sejumlah sosok yang dianggap cocok menjadi pendamping Gubernur Jawa Tengah itu sebagai cawapres.

Sikap Jokowi tersebut pun disorot dan tidak disukai Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena dianggap tidak netral.

Kumpulkan 6 ketum parpol

Pada Selasa pekan lalu, Jokowi mengumpulkan enam ketum parpol pendukung pemerintah. Mereka yakni Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Lalu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Ketua Umum PAN. Pertemuan ini tanpa kehadiran Paloh karena tak diundang Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol, Nasdem: Itu Pertemuan Koalisi Pemerintah atau Pilpres 2024?

Jokowi mengatakan bahwa Nasdem tak diundang karena sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.

Di sisi lain, enam parpol lain juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama.

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," jelas Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Sebut 7 sosok cawapres Ganjar

Jauh ke belakang, Jokowi juga pernah menyampaikan terdapat tujuh sosok yang cocok menjadi cawapres Ganjar di Pemilu 2024.

Dari ketujuh sosok, terdapat nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers usai shalat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023).

Baca juga: Jokowi Ungkap 7 Nama yang Cocok Jadi Cawapres Ganjar: Erick Thohir Disebut Pertama, Prabowo Paling Akhir

"Yang cocok banyak. Ada Pak ET (Erick Thohir), ada Pak Sandiaga, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud. Ada Pak Ridwan Kamil," kata Jokowi.

"Banyak, ada Cak Imin, ada Pak Airlangga. Banyak, termasuk Pak Prabowo," ujarnya lagi.

Setop "endorse"

Atas sikap Jokowi tersebut, Paloh pun bereaksi dan meminta Jokowi menyetop men-endorse sosok capres tertentu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com