Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Myanmar Bakal Dibahas di KTT ke-42 ASEAN, Jokowi: Harus Selesai Dengan Dialog

Kompas.com - 07/05/2023, 17:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa konflik di Myanmar akan menjadi pembicaraan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, konflik di Myanmar harus diselesaikan melalui dialog.

"Ya, secara khusus akan dibahas tapi acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kami tetap five point concensus, tetap jadi acuan, tetapi harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," kata Jokowi dikutip tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Puluhan WNI Korban TPPO yang Disekap di Daerah Konflik Bersenjata di Myanmar Dibebaskan

Jokowi menegaskan, Indonesia berharap konflik di Myanmar dapat selesai.

Dalam hal ini, harap Jokowi, kekerasan dapat dihentikan serta bantuan kemanusiaan harus sampai kepada rakyat Myanmar.

"Yang ketiga, dialog yang penting, yang aktif tidak hanya di sini, tapi juga di Myanmar sendiri sudah harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang kita lakukan," jelasnya.

Kepala Negara menegaskan prinsip Indonesia sebagai keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun.

"Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proxy siapapun, proxy negara manapun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapapun dengan negara manapun," ujar Jokowi.

Baca juga: Menlu Retno: Myanmar Tak Diundang pada Level Politik KTT ASEAN, PM Thailand Diwakilkan

"Sehingga penyelesaian setiap masalah di ASEAN adalah prinsip dialog," tambah dia.

Sebagai informasi, KTT ke-42 ASEAN bakal digelar pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Indonesia sebagai keketuaan ASEAN pada tahun ini, telah menyiapkan sejumlah isu yang akan dibahas di dalam KTT tersebut. Mulai dari keanggotaan penuh Timor Leste hingga perlindungan pekerja migran, yang dalam beberapa waktu terakhir terus mendapat sorotan.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku, saat ini negosiasi atas isu-isu yang akan dibawa Indonesia di KTT itu masih terus dilakukan.

"Negosiasi terus dilakukan. Jadi kalau teman-teman berpikir KTT (tanggal) 10-11 (Mei 2023), bukan berarti negosiasi baru dilakukan tanggal 8 (Mei 2023). Negosiasi sudah dilakukan cukup panjang," kata Retno dalam konferensi pers menjelang KTT ke-42 di NTT, dikutip dari YouTube Kementerian Luar Negeri, Sabtu (6/5/2023).

Menurut Menlu, setidaknya ada 11 isu atau possible deliverables yang akan dirundingkan untuk dihasilkan dalam KTT ke-42.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com