Jokowi: Ekonomi dan Keuangan Digital Bisa Dioptimalkan sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru karena pangsa pasarnya yang sangat besar.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia secara virtual pada Senin (8/5/2023).

"Ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, pangsa pasarnya sangat besar, sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Bank Indonesia.

Baca juga: Kinerja Ekonomi Indonesia 3 Bulan Pertama 2023, Ungguli China hingga Nomor 2 Tertinggi di Antara Negara Maju

Jokowi menuturkan, Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN, potensi bagi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia untuk tumbuh semakin maju juga semakin besar.

Ia menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan jumlah start-up terbesar keenam di dunia dengan jumlah sebanyak 2.400 start-up dan penetrasi internet 76,8 persen.

"Nilai ekonomi digital indonesia juga diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS di tahun 2025, dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar dollar AS pada 2030," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan bahwa kunci agar ekonomi dan keuangan digital dapat tumbuh dan berkembang adalah inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital serta adanya keamanan dan perlindungan masyarakat.

Ia menyebutkan, inovasi dalam sistem pembayaran yang sudah dikembangkan oleh pemerintah adalah kartu kredit pemerintah serta penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara.

"Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas ke akses internasional," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Tak Ingin ASEAN Jadi Proksi Negara Mana Pun

Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa inovasi itu harus dibarengi antisipasi risiko keamanan serta sistem perlindungan konsumen yang baik.

"Risiko ini harus betul-betul dihitung, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," ujar Jokowi.