Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ekonomi dan Keuangan Digital Bisa Dioptimalkan sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kompas.com - 08/05/2023, 10:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru karena pangsa pasarnya yang sangat besar.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia secara virtual pada Senin (8/5/2023).

"Ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, pangsa pasarnya sangat besar, sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Bank Indonesia.

Baca juga: Kinerja Ekonomi Indonesia 3 Bulan Pertama 2023, Ungguli China hingga Nomor 2 Tertinggi di Antara Negara Maju

Jokowi menuturkan, Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN, potensi bagi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia untuk tumbuh semakin maju juga semakin besar.

Ia menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan jumlah start-up terbesar keenam di dunia dengan jumlah sebanyak 2.400 start-up dan penetrasi internet 76,8 persen.

"Nilai ekonomi digital indonesia juga diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS di tahun 2025, dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar dollar AS pada 2030," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan bahwa kunci agar ekonomi dan keuangan digital dapat tumbuh dan berkembang adalah inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital serta adanya keamanan dan perlindungan masyarakat.

Ia menyebutkan, inovasi dalam sistem pembayaran yang sudah dikembangkan oleh pemerintah adalah kartu kredit pemerintah serta penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara.

"Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas ke akses internasional," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Tak Ingin ASEAN Jadi Proksi Negara Mana Pun

Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa inovasi itu harus dibarengi antisipasi risiko keamanan serta sistem perlindungan konsumen yang baik.

"Risiko ini harus betul-betul dihitung, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com