Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO Cabut Status Darurat Covid-19, Epidemiologi: Bukan Berarti Covid-19 Sudah Tak Ada

Kompas.com - 06/05/2023, 18:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peniliti Global Health Security, Dicky Budiman mengatakan, dicabutnya status kedaruratan kesehatan Global untuk Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bukan berarti Covid-19 sudah tidak ada.

Dicky mengingatkan bahwa ancaman Covid-19 tetap ada karena virusnya terus hidup berdampingan.

Menurutnya, ancaman ini pun bisa serius karena masih memiliki potensi menginfeksi. Kemudian, orang yang terinfeksi berpotensi menderita long Covid-19.

"Kita harus menyampaikan dan menyadari bahwa pencabutan status kedaruratan ini bukanlah menandakan bahwa Covid-19 tidak ada. Ancaman covid ini ada, nyata, dan bahkan cenderung bisa lebih serius. Dalam artian, ada potensi jangka menengah dan panjang atau disebut long Covid-19," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (6/5/2023).

Baca juga: Kemenkes Siapkan Transisi Untuk Akhiri Kedaruratan Covid-19

Dicky mengatakan, jika tidak hati-hati, Covid-19 bisa menginfeksi kelompok lansia, orang dengan komorbid, dan anak-anak yang belum bisa mendapat vaksinasi.

Ketiga kelompok ini, kata Dicky, merupakan kelompok yang rentan. Bila terinfeksi, kelompok tersebut memiliki dampak kesakitan yang jauh lebih berat dibandingkan orang yang sudah mendapat vaksinasi.

"Dampaknya bisa dalam bentuk keparahan atau kematian. Itu yang harus disadari ketika mitigasinya lemah, ketika yang disebut dengan protokol kesehatan tidak diterapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky mengungkapkan, masa transisi Covid-19 yang sebelumnya ditetapkan sebagai pandemi butuh waktu selama beberapa tahun.

Namun, dengan adanya ketetapan pencabutan status kedaruratan kesehatan global, Indonesia tetap harus bersyukur.

Baca juga: 3 Alasan WHO Cabut Status Darurat Kesehatan Global Covid-19

Dicabutnya status itu menandakan bahwa kasus Covid-19 sudah menurun secara global, sehingga kekuatan dari masing-masing negara tidak seluruhnya dikerahkan untuk menanggulangi virus tersebut.

"Tapi kita perlu refleksi selain selebrasi. Introspeksi apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita perbaiki. Nah, ini yang masih jadi PR (pekerjaan rumah), terutama di sistem kesehatan, bagaimana kemampuan kita dalam mendeteksi penyakit berpotensi wabah secara cepat di awal," kata Dicky.

Sebelumnya diberitakan, WHO secara resmi mengakhiri status "darurat kesehatan global" untuk Covid-19, Jumat (5/5/2023).

"Dengan harapan besar, saya nyatakan Covid-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global,” kata Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers WHO, seperti yang dikutip dari The New York Times, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: WHO Cabut Status Darurat Covid-19, Kemenkes: Artinya Sudah Jadi Penyakit Biasa

WHO juga tetap mengingatkan bahwa pencabutan status darurat Covid-19 bukan berarti dunia ini bebas dari virus corona sepenuhnya.

Virus corona disebut tetap dapat menginfeksi kapan saja, seperti halnya HIV yang tetap ada hingga saat ini.

Namun, pencabutan secara resmi status Covid-19 sebagai "darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional" oleh WHO adalah momen penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Pasalnya, selama kurang lebih tiga tahun, masyarakat dunia mengalami kesulitan dalam menjalani pembatasan aktivitas karena status darurat Covid-19.

Baca juga: Darurat Covid-19 Diakhiri WHO, Apa yang Selanjutnya Terjadi?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com