Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dukung Pendiri Perti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Dijadikan Pahlawan Nasional

Kompas.com - 05/05/2023, 22:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung usulan untuk menjadikan pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri acara peringatan milad ke-95 Perti di Universitas Negeri Padang, Jumat (5/5/2023).

"Saya mendukung usulan agar beliau Hadratussyekh Sulaiman Ar-Rasuli ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata Ma'ruf, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Minta Pengadilan Agama Tidak Mengobral Dispensasi Pernikahan Dini

Untuk diketahui, Perti merupakan organisasi Islam yang didirikan di Sumatera Barat pada tahun 1928 dan kini menjadi salah satu yang terbesar.

Menurut Ma'ruf, Sulaiman layak dianugerahi gelar tersebut karena pendiri dua organisasi Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yakni KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

"Yang dua ini sebelumnya sudah menjadi pahlawan nasional, tetapi beliau (Sulaiman) belum. Kita akan coba perjuangkan supaya jadi pahlawan nasional," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Lebih Waspada Usai Insiden Penembakan di Kantor MUI

Ma'ruf pun menyebutkan bahwa Sulaiman bukanlah ulama biasa karena ia juga ikut berjuang merebut kemerdekaan serta berjasa di bidang dakwah dan pendidikan.

"Beliau bersama ulama ikut berjuang merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, bahkan pernah menjadi anggota Konstituante dulu," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com