Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Masyarakat Lebih Waspada Usai Insiden Penembakan di Kantor MUI

Kompas.com - 04/05/2023, 16:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau aparat keamanan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Kewaspadaan ini diperlukan demi mencegah berulangnya serangan serupa, termasuk ke rumah-rumah ibadah.

"Saya kira kewaspadaan harus terus, bukan hanya karena kebetulan ada peristiwa kemarin, tapi memang kita harus mengantisipasi kemungkinan itu," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Bengkulu, Kamis (4/5/2023).

Ma'ruf Amin mengatakan, petugas keamanan maupun resepsionis di tempat-tempat publik seperti kantor MUI mesti lebih selektif dalam melihat orang-orang yang datang.

"Jangan sampai semua orang bisa masuk seperti biasanya karena terlalu percaya. Dalam situasi seperti sekarang memang kita sudah harus mulai waspada," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: PPATK Sebut Mutasi Rekening Penembak Kantor MUI Rp 800 Juta, Tak Sesuai Profil sebagai Petani

Diberitakan sebelumnya, penembakan di kantor MUI dilakukan oleh seorang pria yang diduga bernama Mustopa NR (60).

Atas kejadian itu, dua orang menderita luka-luka. Sedangkan Mustopa meninggal dunia usai tertangkap.

Belum diketahui secara pasti motif dari penembakan tersebut. Polisi masih menyelidiki sambil menelusuri latar belakang pelaku yang diduga berprofesi sebagai petani itu.

"Kami akan berkoordinasi dengan Polda Lampung karena yang bersangkutan ber-KTP Lampung," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di Kantor MUI, Selasa.

Baca juga: Polisi Diminta Jelaskan Penyebab Tewasnya Pelaku Penembakan Kantor MUI

Pihak MUI menyampaikan bahwa Mustopa diduga sudah dua kali datang ke kantor pusat. Padahal, pelaku tidak sedang memenuhi undangan atau memiliki janji bertemu pimpinan maupun pegawai MUI.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, tidak terdapat satu pun pimpinan maupun staf di lembaganya yang mengenali Mustopa.

"Tidak ada satu pun di antara kami baik pimpinan atau staf yang mengenali yang bersangkutan," ujar Asrorun, Selasa.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa pelaku juga mengirimkan surat ke MUI yang isinya bernada ancaman.

Dalam salah satu suratnya, Mustopa menyebut bahwa ia merupakan wakil nabi yang ingin bertemu ketua MUI untuk mempersatukan umat.

Baca juga: Belajar dari Insiden Penembakan Kantor MUI Pusat, Pengamat: Jangan Sekali-kali Sepelekan Ancaman Kekerasan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com