Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Pendukung Ganjar Mayoritas Berpendidikan Menengah, Ekonomi Menengah Bawah

Kompas.com - 26/04/2023, 16:04 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memetekan latar belakang identitas pendukung bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Hasilnya, terlihat bahwa pendukung Ganjar masih tersegmentasi di wilayah dan karakteristik sosial ekonomi tertentu.

Dari segi pendidikan misalnya, mayoritas pendukung Ganjar berlatar belakang pendidikan menengah (47,6 persen), lalu pendidikan dasar (37,5 persen), diikuti pendidikan tinggi (14,9 persen).

Sementara, terkait status sosial ekonomi, Ganjar banyak didukung kalangan menengah bawah (44,0 persen), lalu kalangan bawah (32,5 persen), menengah atas (18,5 persen), dan minim dukungan dari kalangan atas (5,0 persen).

Baca juga: PPP Dukung Ganjar Capres Usai Musyawarah Selama 3 Hari

Gubernur Jawa Tengah itu juga ternyata lebih banyak didukung oleh kalangan laki-laki (53,5 persen) dibanding perempuan (46,5 persen).

Dari segi usia, dukungan buat Ganjar juga tersegmentasi di kelompok tertentu. Politisi PDI-P tersebut mengantongi 41,5 persen suara pemilih usia 24-40 tahun.

Lalu, pemilih usia 41-60 tahun yang mendukung Ganjar sebesar 27,5 persen. Sementara, dukungan pemilih pemula usia kurang dari 23 tahun terhadap Ganjar sebanyak 27,3 persen.

Dari semua jenjang usia, dukungan paling minim datang dari kalangan tua lebih dari 60 tahun, yakni 3,7 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Belum Menjamin Kemenangannya pada Pilpres 2024

Sementara, dari segi domisili, sebaran pendukung Ganjar sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 64,1 persen. Sementara, di luar Pulau Jawa, pendukung Ganjar baru 35,9 persen.

Di Pulau Jawa sendiri, pendukung Ganjar paling banyak tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY (39,5 persen), lalu Jawa Timur (28,5 persen), Jawa Barat (22,5 persen), DKI Jakarta (4,9 persen), dan Banten (4,6 persen).

Sedangkan di luar Jawa, dukungan buat Ganjar terkonsentrasi di Pulau Sumatera (44,7 persen), lalu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (15,7 persen), Kalimantan (15,1 persen), Maluku dan Papua (12,6 persen), dan Sulawesi (11,9 persen).

Berdasar temuan ini, Litbang Kompas menyimpulkan bahwa penguasaan arena politik Ganjar masih terbatas.

Artinya, gambaran pendukung Ganjar belum menunjukkan wajah pemilih yang proporsional layaknya gambaran penduduk di negeri ini.

Survei yang sama juga memperlihatkan tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang pada pendukung Ganjar. Pada survei periode 25 Januari-4 Februari 2023, elektabilitas Ganjar tercatat 25,3-37,0 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Meski Elektabilitas Ganjar Tinggi, Posisinya Rawan karena Swing Voter Besar

Namun, dari angka tersebut, sebanyak 13,9-18,2 persen merupakan pemilih loyal atau strong voter, sedangkan 11,4-18,8 adalah pemilih mengambang atau swing voter.

Halaman:


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com