Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik karena Kode Dukung Ganjar, Partai Buruh Akui Sempat Ingin Absen pada Pilpres 2024

Kompas.com - 26/04/2023, 13:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mengeklaim pernah menyiapkan opsi untuk absen dalam Pilpres 2024 karena menganggap bahwa kandidat-kandidat yang mungkin maju dalam kontestasi bakal diusung oleh partai-partai politik pendukung UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pernyataan ini keluar setelah Partai Buruh dikritik warganet karena dinilai inkonsisten lantaran memberi kode bakal mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Opsi ini (absen pada Pilpres 2024) muncul karena hampir dapat dipastikan semua pasangan calon akan diusung oleh parpol pendukung omnibus law," kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2023).

"Sedangkan posisi politik kami jelas berseberangan dengan parpol-parpol tersebut. Partai Buruh tegas menolak UU Cipta Kerja," ujarnya lagi.

Baca juga: Dikritik Warganet karena Kode Dukung Ganjar, Partai Buruh Beri Penjelasan

Namun, pada akhirnya, opsi ini urung dipertimbangkan lebih jauh. Partai Buruh menilai bahwa pilihan untuk tidak mengambil peran dalam kontestasi Pilpres justru akan menjauhkan mereka dari tujuan didirikannya partai ini.

"Bagaimana kami bisa mengupayakan upah pekerja naik secara signifikan. Misalnya, jika sejak masa pencalonan kami tidak membangun kerja sama politik dengan capres yang kelak akan memimpin negeri ini," kata Said.

Oleh karena itu, Said menegaskan bahwa meskipun secara normatif tidak dapat menjadi partai politik pengusung capres-cawapres akibat aturan presidential threshold, Partai Buruh tidak akan absen pada Pilpres 2024.

"Pada perhelatan Pilpres 2024, Partai Buruh tetap akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon," ujarnya.

Baca juga: Said Iqbal: Buruh Berharap Perbaikan Nasib dari Ganjar Pranowo

Kode dukung Ganjar

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengucapkan selamat atas dukungan yang diberikan secara resmi dari PDI-P terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres.

Said Iqbal mengeklaim bahwa terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 merupakan sesuatu yang diharapkan untuk mengubah nasib kelas pekerja.

"Partai Buruh yang ada 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, dan 4.626 kecamatan serta lebih dari 10 juta kader dan simpatisan dari buruh, nelayan, buruh perempum, migran, guru dan tenaga honorer, tenaga kesehatan, buruh informal, generasi Z dan milenial yang ayah ibunya kelas pekerja, serta rakyat jelata lainnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden RI Tahun 2024," kata Said Iqbal dalam keterangan, Jumat (21/4/2023).

"Tentu isu tentang upah layak, outsourcing, PHK, tanah untuk petani, solar untuk nelayan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, serta membangun negara kesejahteraan menjadi harapan kelas pekerja yang dapat dituangkan dalam kebijakan Ganjar Pranowo bilamana terpilih sebagai presiden," ujarnya lagi.

Baca juga: Sandiaga Uno Diduga Bakal Merapat ke PPP, Pengamat: Ajukan Proposal Jadi Cawapres Ganjar

Said menyinggung bahwa nama Ganjar merupakan salah satu nama yang lekat dengan partainya karena hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh pada 14-17 April 2023 di Jakarta, mereka menjaring empat nama sebagai capres, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan.

"Dari keempat nama tersebut, dalam Rakernas Partai Buruh nama Ganjar Pranowo menempati urutan pertama dukungan terbanyak dari 38 provinsi, 457 kab/kota, serta 4.626 kecamatan di seluruh Indonesia yang terdapat kepengurusan Partai Buruh," kata Said.

Said mengatakan, pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 mendatang, dukungan partainya terhadap majunya Ganjar sebagai bakal capres 2024 akan kembali diungkit.

"Nama Ganjar Pranowo pun akan ditanyakan langsung kepada ratusan ribu buruh peserta May Day Fiesta 1 Mei 2023 di Jakarta," ujarnya.

Namun demikian, Said Iqbal menegaskan bahwa keputusan Partai Buruh masih akan menunggu hasil konvensi.

"Tentunya penetapan resmi capres 2024 dari Partai Buruh akan didahului melalui konvensi capres RI Partai Buruh pada sekitar bulan Juli 2023," kata Said.

Baca juga: Melihat Pendekatan dan Langkah Politik Setelah Ganjar Resmi Diusung Jadi Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com