Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi I Sebut Proses Evakuasi 850 WNI di Sudan Merupakan Langkah Tepat

Kompas.com - 25/04/2023, 15:08 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Christina Aryani mengatakan, proses evakuasi terhadap 850 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan merupakan langkah yang tepat.

Pasalnya, di Sudah sedang terjadi kericuhan antara dua faksi militer dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Konflik yang pecah sejak Sabtu (15/4/2023) tersebut diketahui dipicu perebutan kekuasaan dua faksi militer utama, yang mengakibatkan gagalnya proses transisi pemerintahan sipil sejak digulingkannya pemimpin diktator Omar al-Bashir.

"Keputusan melakukan evakuasi menjadi langkah tepat untuk situasi yang terus memburuk di Sudan saat ini. Sama halnya negara lain yang mulai mengevakuasi warganya, kami berharap WNI kita yang akan mulai keluar dari Sudan bisa selamat sampai tiba di Tanah Air," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (25/4/2023).

Christina menyebutkan sebanyak 850 WNI di Sudan yang dievakuasi mayoritas adalah mahasiswa.

Baca juga: Freeport Buka Magang Mahasiswa D4, S1, dan S2 dari 27 Jurusan

Ia berharap, proses evakuasi terhadap WNI di Sudan berjalan lancar dan aman sampai tiba di Tanah Air dalam keadaan selamat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Protokoler Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Christina menjelaskan, proses evakuasi dilakukan melalui jalan darat dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan dengan jarak sekitar 1.200 kilometer (km).

Selanjutnya, kata dia, WNI akan menyeberang menggunakan kapal menuju Jeddah, lalu diterbangkan dari Jeddah ke Jakarta.

"Proses ini tentu tidak mudah. Kami doakan semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan berarti khususnya dalam perjalanan menuju pelabuhan Sudan," kata Christina.

Baca juga: Apa Kepentingan Tentara Bayaran Rusia Grup Wagner di Sudan?

Pertempuran militer di Sudan tewaskan 413 orang

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa 413 korban tewas selama pertempuran militer di Sudan.

Juru Bicara WHO Margaret Harris mengatakan, berdasarkan data pemerintah Sudan, sebanyak 413 korban tewas dan 3.551 orang terluka.

Sementara itu, kata dia, United Nations Children's Fund (UNICEF) telah melaporkan sedikitnya sembilan anak dilaporkan tewas dalam pertempuran di Sudan, dan lebih dari 50 anak terluka parah.

Lebih lanjut, Margaret mengatakan bahwa telah terjadi 11 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk 10 serangan sejak Sabtu (15/4/2023).

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-425 Serangan Rusia ke Ukraina: Moldova Terancam Rusia, Guterres Kirim Surat ke Putin

“Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi sebanyak 20. Dan masih menurut angka Kemenkes Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berisiko berhenti adalah 12,” kata Harris dalam konferensi pers Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (21/4/2023).

Situasi tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak kepada korban pertempuran, tetapi juga orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com