Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Syarat Capres dari PDI-P untuk Berkoalisi, Hasto: Ini Sudah Diputuskan Kongres

Kompas.com - 20/04/2023, 06:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya tetap mendorong kader internal diusung sebagai calon presiden (capres) apabila berkoalisi dengan partai lain.

Hal itu disampaikannya ketika ditanya apakah pencalonan kader sebagai capres untuk 2024 adalah syarat mutlak dari partai banteng.

"Tentu PDI-P memahami bahwa tiap partai juga ingin mencapai target politik yang tertinggi," kata Hasto ditemui di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4/2023).

"Tetapi, bagi PDI-P karena ini sudah diputuskan oleh lembaga pengambil keputusan tertinggi yaitu kongres, maka PDI-P berketetapan sesuai arahan Ibu Mega untuk mendorong capres dari internal kader PDI-P," ujarnya lagi.

Baca juga: Diminta Tak Egois Terkait Wacana Koalisi Besar, PDI-P: Yang Mendominasi Itu Rakyat

Kendati demikian, PDI-P juga memiliki berbagai kriteria dalam membangun kerja sama politik. Misalnya, harus dibangun demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kedua, kesinambungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hasto.

Menurutnya, PDI-P tidak ingin pemerintahan ke depan berjalan tidak melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, kepemimpinan nasional ke depan bagi PDI-P harus berkelanjutan dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: PDI-P Diyakini Tak Akan Pusing soal Koalisi Besar, Usung Capres Harga Mati

Lebih lanjut, Hasto merespons wacana pembentukan koalisi besar yang bagi PDI-P dikenal dengan istilah kerja sama politik besar.

Hasto mengatakan, koalisi besar masih berupa diskursus para elite partai politik.

"Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang. Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," ujar Hasto.

Baca juga: PDI-P Dinilai Berpeluang Jadi Magnet Koalisi Besar asal Usung Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com