Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hunian Vertikal Harus Dibangun di Kota Besar

Kompas.com - 13/04/2023, 16:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, hunian (rumah tinggal) dengan konsep vertikal harus dibangun di kota-kota besar di Tanah Air.

Menurut dia, hunian vertikal bisa menjadi solusi persoalan sulitnya mencari tempat tinggal di kalangan milenial dan masyarakat umum.

"Ini memang yang dibutuhkan oleh kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek tapi kota-kota besar di seluruh Tanah Air memang harus dibangun hunian yang vertikal, ke atas," ujar Jokowi saat meresmikan Hunian Milenial Indonesia yang berada di Rusun Semesta Mahata, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Jokowi Bantah Minyakita Langka: Memang Dibatasi untuk Masyarakat Bawah

Jokowi meminta agar tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan hal itu.

Utamanya tanah yang berpotensi memiliki transit oriented development (TOD) yang bisa diintegrasikan dengan sistem transportasi.

"Harus segera dikerjakan dibangun seperti ini, sehingga kekurangan hunian, baik milenial maupun masyarakat itu bisa tersedia dengan baik," ujar Jokowi.

"Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan seperti yang di sini (Depok). Mau kuliah dekat, ke RS dekat, mau ke tengah kota tinggal masuk ke KRL langsung sudah 10-15 menit sampai," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa Hunian vertikal bisa bermanfaat untuk mengurangi kemacetan.

Sebab, jika dibangun di dekat sarana transportasi, akan memudahkan mobilitas masyarakat dengan transportasi umum.

Baca juga: Jokowi Resmikan Hunian Milenial di Depok, Tipe Subsidi Sold Out

Salah satu contohnya, hunian vertikal untuk milenial di Depok yang dekat dengan Stasiun Kereta Pondok Cina.

"Kalau mereka beli (hunian tersebut) bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur mandi langsung lompat, sudah masuk ke KRL, kemana-mana pun bisa," ujar Jokowi.

"Sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan pribadi, dengan mobil yang memacetkan. Utamanya di Jabodetabek," kata dia.

Kepala Negara mengatakan, hunian milenial yang ada di Depok memiliki harga terjangkau dan ada sistem subsidi.

"Harganya saya kira terjangkau. (Harga untuk yang ada) Subsidinya di (kisaran) Rp 200 juta. Yang enggak subsidi ada Rp 300 juta, ada Rp 500 juta," ujar Jokowi.

"Cicilannya juga murah. Sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak-anak muda, hunian milenial," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com