Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Luncurkan Cadangan Beras untuk Bantuan Pangan, Setiap Keluarga Dapat 10 Kg per Bulan

Kompas.com - 10/04/2023, 14:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan pada 2023.

Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (10/4/2023).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023," ujar Jokowi saat peluncuran sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Stok Beras di Kabupaten Semarang Melimpah, Masyarakat Dilarang Lakukan Penimbunan

Jokowi menjelaskan, kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan.

Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras setiap bulannya.

"Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga," jelas Jokowi.

Baca juga: Isi Amplop yang Dibagikan Jokowi Bikin Buruh Gendong Ini Kaget, Sulastri: Bisa buat Beli Beras

Kepala Negara berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

"Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras," tegas Jokowi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air hingga kini masih terkendali.

Baca juga: Bos Bulog: Stok Beras Kosong tapi Penyerapan Dalam Negeri Terus Berjalan

Hal ini dikarenakan panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Tanah Air, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.

"Jadi masalah pasokan, supply tidak ada masalah karena memang pas panen raya," tutur Jokowi.

Meski demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi El Nino.

"Itu untuk jaga-jaga, untuk cadangan strategis untuk beras pemerintah, untuk jaga-jaga karena persiapan ada El Nino," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com