Perseteruan Moeldoko Vs AHY, Dulu Ingin Ambil Alih Demokrat, Kini Disebut Berupaya Jegal Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Babak baru perseteruan antara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keabsahan kepengurusan partai dimulai.

Friksi baru ini berangkat dari pernyataan AHY yang menyebut Moeldoko telah mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah upaya kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 29 September 2022.

Adapun kasasi tersebut perihal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

AHY menyebut langkah PK Moeldoko sebagai upaya menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Setelah ramai menjadi perbincangan publik, MA belakangan membantah pernyataan AHY jika Moeldoko mengajukan PK.

Di sisi lain, kabar 'perlawanan' ini mengingatkan kembali upaya Moeldoko mencoba mengambil alih Demokrat melalui KLB Deli Serdang pada 2021.

Berikut kronologi peristiwanya:

Ambil alih

Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya.

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan lima orang, empat di antaranya merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ajukan PK sebagai Upaya Ambil Alih Demokrat

AHY menyebut para elite tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti kepemimpinan dan kepengurusan Demokrat.

Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada.

Surati Jokowi dan Mahfud

Dalam momen yang sama, AHY mengaku telah mengirim surat secara resmi kepada Jokowi pada 1 Februari 2022 pagi.

Dalam surat itu, ia meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut. Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana.

Tidak berhenti di situ, Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran lingkar kekuasaan. Kali ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukkam) Mahfud MD.

Kala itu, Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021.

KLB Deli Serdang

Seperti yang telah diwanti-wanti AHY, KLB benar saja terjadi. KLB digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB.

KLB ini menghasilkan keputusan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting.