Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Ganjar Diprediksi Tergerus Imbas Pembatalan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Kompas.com - 31/03/2023, 10:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Ganjar Pranowo diprediksi turun imbas pencopotan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Politisi PDI Perjuangan itu dianggap blunder karena sempat menolak kepesertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai negara penyelenggara.

"Mencermati respons kemarahan netizen terhadap Ganjar pascakegagalan Piala Dunia U20 ini, ada kemungkinan elektabilitas Ganjar terkoreksi atau mengalami penurunan, terutama dari segmen kelompok pemilih muda dan penggemar sepak bola nasional," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Menurut Umam, sejak awal Ganjar tampak tak paham dengan persoalan ini dan lebih memilih memainkan gimik. Gubernur Jawa Tengah itu seolah ingin mencitrakan diri sebagai loyalis PDI-P yang tunduk terhadap ajaran Soekarnoisme.

Selain itu, dengan menolak kepesertaan Timnas Israel, Ganjar seakan hendak menunjukkan bahwa dirinya peduli terhadap perjuangan dan isu kemanusiaan Palestina.

Harapannya, Piala Dunia U20 2023 tetap berjalan di Indonesia, namun Timnas Israel dikeluarkan dari kepesertaan oleh FIFA.

"Kini, keputusan FIFA justru berbeda dan tak sesuai ekspektasi mereka. Bukan hanya mencoreng dan menampar wajah pemerintahan Jokowi, pilihan sikap Ganjar justru berpeluang dicap sebagai pemimpin gimik yang tidak paham konteks strategis dari kebijakan pemerintah Jokowi itu sendiri," ujar Umam.

Menurut Umam, tampak ada pihak yang mencoba bermain politik untuk mendapatkan keuntungan dalam rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Sayangnya, keputusan FIFA tak sesuai harapan dan agenda politik pihak tersebut.

Pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa olahraga tak bisa dikaitkan dengan politik pun dianggap tak relevan.

"Jelas ada yang hendak bermain politik. Bahkan, agenda-agenda penyelenggaran event besar olahraga internasional ini sendiri merupakan hal wajar sebagai bagian dari kerja politik," katanya.

Baca juga: Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Ke depan, lanjut Umam, Ganjar harus berpikir keras untuk meredam kegaduhan yang kini menyeret namanya jika tidak ingin elektabilitasnya terus tergerus.

"Semoga kenaifan dan keteledoran dari gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi dunia olahraga dan perpolitikan ke depan," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menjadi salah satu kepala daerah yang lantang menolak keikutsertaan Timnas Israel di gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu bilang, sebagai kader PDI-P, ia mesti memegang teguh amanat Presiden Soekarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: PDI-P yang Tolak Israel dan Kini Turut Bersedih Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Namun, usai Indonesia diumumkan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Ganjar mengaku kecewa.

"Yo kecewalah! Wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saya yang bisa kita lajutkan" katanya, Kamis (30/3/2023).

Ganjar pun tak menyoal jika dirinya kini diserang warganet karena dianggap menjadi salah satu penyebab pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 2023. Namun demikian, ia meminta agar publik tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya.

"Selalu sih, itu risiko sebuah keputusan. Kalau boleh, seranglah Ganjar, jangan serang istri saya, jangan serang anak saya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com