Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawarkan Solusi Over Kapasitas Rutan dan Lapas, Anggota DPR: Penahanan Sesuai Kebutuhan

Kompas.com - 29/03/2023, 15:15 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari atau Tobas menawarkan solusi atas penuhnya kapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) soal pandangan tentang penahanan tersangka.

“Selama ini kan kita selalu melihat APH sering kali punya paradigma penahanan itu bahwa seolah-olah ya, kalau dia ancamannya masuk syarat untuk penahanan, ya tahan saja,” ujar Tobas dalam rapat kerja dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (29/3/2023).

“Padahal, tidak demikian. Harus kita ubah paradigma para APH, bahwa paradigma penahanan kasusnya sesuai kebutuhan, kalau misalnya memang tidak butuh penahanan ya tidak perlu ditahan,” katanya lagi.

Baca juga: Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Mana Saja?

Solusi lain, kata Tobas, dengan mengoptimalkan tahanan kota. Hal itu bisa dilakukan untuk mengurangi beban populasi di rutan.

“Karena beban orang di rutan juga akan berhubungan beban kita, ketika mengurusi lapas,” ujarnya.

Terakhir, ia mengatakan, paradigma antara Kemenkumham dan APH harus sama soal penahanan seorang tersangka.

Tanpa pandangan yang sama, kelebihan populasi di rutan dan lapas akan terus terjadi.

“Misalnya, kita memiliki pandangan yang sama bahwa penahanan itu kebutuhan, bukan keharusan, maka dalam beberapa hal kita juga bisa membantu untuk mengurangi over crowded di lapas,” imbuh dia.

Baca juga: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat, Menkumham: Sekarang Non-yudisial Dulu

Adapun dalam pemaparannya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan terdapat 10 lapas dan rutan yang kelebihan kapasitas.

Bahkan, angkanya kelebihannya berada di 425 persen hingga 825 persen.

Yasonna mengatakan, kondisi paling parah terjadi di Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api di Riau yang memiliki kapasitas hanya 98 orang. Namun, dihuni narapidana hingga 927 orang.

Namun, ia mengklaim proses pembangunan lapas tersebut sebentar lagi akan selesai.

“Jadi ini akan sangat baik, kita akan diberikan tanah oleh Pemda, dan kemudian kita bangun,” kata Yasonna.

Baca juga: Napi Lapas di Riau Diberdayakan Jadi Kuli Bangunan Bedah Rumah Warga Tak Mampu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com