Survei Indikator Ungkap Kejagung Dipercaya Publik karena Konsisten Usut Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai karena konsisten dalam penanganan kasus korupsi.

"Kejaksaan belakangan relatif konsisten untuk terus menunjukkan kepada publik bahwa mereka commit dalam pemberantasan korupsi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (26/3/2023).

Dalam paparan itu, Burhanuddin turut mengutip laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022. Dalam laporan tersebut, kejaksaan menangani 405 kasus dengan 909 tersangka dan merugikan negara Rp 39 triliun.

Baca juga: Kejagung Perpanjang Masa Tahanan 5 Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Sedangkan KPK mengusut 36 kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,2 triliun dengan 150 tersangka. Jumlah kasus dan kerugian negara dalam kasus korupsi yang ditangani KPK terpaut jauh dari Kejaksaan Agung.

Sementara kepolisian menangani 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun.

"ICW, misalnya, dalam rilis terakhirnya menunjukkan kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang paling banyak memberantas korupsi dengan nilai kerugian korupsi paling tinggi. KPK merosot jauh," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Kejagung: Perbuatan Mario Dandy dkk Sangat Keji, Tak Tepat Pakai Restorative Justice

Karena hal itu, kata Burhanuddin, masyarakat dinilai mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Kejaksaan Agung.

Dalam hasil survei itu, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan Agung juga berkaitan dengan penegakan hukum.

Dalam kategori ini, Kejagung tetap berada di posisi tertinggi, dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen.

Di posisi kedua ada pengadilan dengan 76,1 persen, menyusul KPK 72,8 persen dan Kepolisian dengan 68,4 persen.

Baca juga: Vonis Tragedi Kanjuruhan yang Lukai Rasa Keadilan: Kejagung Ajukan Kasasi dan KY Dalami Putusan

Tingginya kepercayaan publik membuat tren terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, di mana pada periode Februari angkanya mencapai 39,4 persen.

“Memasuki Maret, trennya semakin positif. Ada peningkatan cukup signifikan, mencapai 46,3 persen,” kata Burhanuddin.

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.220 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Kejagung Diminta Evaluasi Usai Vonis Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

Sementara, pada Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.