Salin Artikel

Survei Indikator Ungkap Kejagung Dipercaya Publik karena Konsisten Usut Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai karena konsisten dalam penanganan kasus korupsi.

"Kejaksaan belakangan relatif konsisten untuk terus menunjukkan kepada publik bahwa mereka commit dalam pemberantasan korupsi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (26/3/2023).

Dalam paparan itu, Burhanuddin turut mengutip laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022. Dalam laporan tersebut, kejaksaan menangani 405 kasus dengan 909 tersangka dan merugikan negara Rp 39 triliun.

Sedangkan KPK mengusut 36 kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,2 triliun dengan 150 tersangka. Jumlah kasus dan kerugian negara dalam kasus korupsi yang ditangani KPK terpaut jauh dari Kejaksaan Agung.

Sementara kepolisian menangani 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun.

"ICW, misalnya, dalam rilis terakhirnya menunjukkan kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang paling banyak memberantas korupsi dengan nilai kerugian korupsi paling tinggi. KPK merosot jauh," ujar Burhanuddin.

Dalam hasil survei itu, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan Agung juga berkaitan dengan penegakan hukum.

Dalam kategori ini, Kejagung tetap berada di posisi tertinggi, dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen.

Di posisi kedua ada pengadilan dengan 76,1 persen, menyusul KPK 72,8 persen dan Kepolisian dengan 68,4 persen.

Tingginya kepercayaan publik membuat tren terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, di mana pada periode Februari angkanya mencapai 39,4 persen.

“Memasuki Maret, trennya semakin positif. Ada peningkatan cukup signifikan, mencapai 46,3 persen,” kata Burhanuddin.

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.220 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, pada Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/17115441/survei-indikator-ungkap-kejagung-dipercaya-publik-karena-konsisten-usut

Terkini Lainnya

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke