Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Target Penentuan Cawapres Anies Juli 2023

Kompas.com - 25/03/2023, 23:28 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan target penentuan calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Ia mengatakan tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menargetkan cawapres sudah ditentukan pertengahan tahun 2023.

“Dipastikan kurang lebih satu bulan atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran,” ujar Sugeng dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

“Artinya bisa lebih cepat, bahkan ada sebuah rank-rankan (perhitungan) bulan Juli tampaknya sudah (ada cawapres),” sebut dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Akui Setor Nama Cawapres untuk Anies Baswedan

Ia tak ingin penentuan cawapres dilakukan terlalu mepet dengan pendaftaran calon presiden (capres) dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023.

Sugeng juga mendorong koalisi parpol yang telah memenuhi presidential threshold 20 persen kursi DPR RI untuk melakukan langkah yang sama.

“Supaya masyarakat juga menjadi tahu siapanya, supaya masyarakat men-excercise presiden, dan calon wakil presiden itu apa sih? Siapa coba? Kelebihan, kekurangannya di mana?,” papar dia.

Ia menceritakan, langkah penentuan capres sejak dini membawa keuntungan.

Baca juga: Serahkan Penentuan Cawapres ke Anies, AHY: Beliau Paling Tahu, dan Menentukan Akhirnya

Sebab, Sugeng mengklaim, Anies selalu mendapatkan sambutan baik dari masyarakat di berbagai wilayah.

“Itu adalah sebuah proses yang baik, saya kira masyarakat sejak awal sudah tahu siapa calon presidennya, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, baik yang terstruktur maupun yang sifatnya spontanitas, itu menggugah betul,” imbuh dia.

Diketahui KPP telah resmi terbentuk dengan penandatanganan nota kesepakatan dari ketua umum Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tapi, deklarasi besar-besaran baru akan dilakukan setelah penentuan cawapres.

Baca juga: Tunjukan Kedekatan dengan AHY, Anies: Insya Allah Kita Selalu Dekat di Hati

Ketiga parpol telah menyerahkan keputusan penentuan cawapres pada Anies, meskipun Anies meminta bantuan dari Tim Delapan KPP yang berisi perwakilannya, dan masing-masing parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com