Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Jokowi-Megawati Sudah Sepaham soal Capres 2024

Kompas.com - 23/03/2023, 11:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, sudah ada kesepahaman antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputi mengenai sosok penerus Jokowi pada 2024 kelak.

"Catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

Menurut Burhanuddin, kesepahaman itu tercermin dari pernyataan yang keluar dari Jokowi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto seusai pertemuan Jokowi dan Megawati pada akhir pekan lalu.

Burhanuddin mengatakan, kedua belah pihak sudah sama-sama terang benderang menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas tokoh yang diyakini bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Soal Pernyataan Budi Gunawan Aura Jokowi ke Prabowo, Hasto: Tugas Pemimpin Mentransformasikan...

"Pak Jokowi sangat terbuka ketika ditanya media mengakui pembicaraan dengan Ibu Mega itu membicarakan 2024, kemudian membicarakan masukan dan data dari Pak Jokowi terkait siapa pemimpin nasional yang bisa melanjutkan tradisi politik di 2024," ujarnya.

Di sisi lain, kata Burhanuddin, Hasto juga terang-terangan menyebut bahwa pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang harus melanjutkan warisan pemerintahan Jokowi.

"'Jangan sampai seperti di Jakarta'. Nah, siapa itu yang di Jakarta itu sangat terang benderang," kata Burhanuddin.

Ia berpandangan, dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa sosok yang dianggap sebagai antitesa atau tidak bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah Anies Baswedan.

"Dan ada nama lain yang bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalis tadi, bisa Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo Subianto, itu kira-kira," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Alasan Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama Selama Ramadhan

Namun, ia menilai wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo untuk menghadapi Anies terlalu dini.

Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Anies tercatat turun, sedangkan Prabowo meningkat, begitu pula dengan Ganjar yang kokoh di urutan pertama.

Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies mengancam keduanya.

"Tapi, kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Prabowo, pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president's men," kata Burhanuddin.

Baca juga: Stafsus: Pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Tak Sekadar Pertemuan Presiden-Ketum Partai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com