Salin Artikel

Pengamat Nilai Jokowi-Megawati Sudah Sepaham soal Capres 2024

"Catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

Menurut Burhanuddin, kesepahaman itu tercermin dari pernyataan yang keluar dari Jokowi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto seusai pertemuan Jokowi dan Megawati pada akhir pekan lalu.

Burhanuddin mengatakan, kedua belah pihak sudah sama-sama terang benderang menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas tokoh yang diyakini bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi.

"Pak Jokowi sangat terbuka ketika ditanya media mengakui pembicaraan dengan Ibu Mega itu membicarakan 2024, kemudian membicarakan masukan dan data dari Pak Jokowi terkait siapa pemimpin nasional yang bisa melanjutkan tradisi politik di 2024," ujarnya.

Di sisi lain, kata Burhanuddin, Hasto juga terang-terangan menyebut bahwa pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang harus melanjutkan warisan pemerintahan Jokowi.

"'Jangan sampai seperti di Jakarta'. Nah, siapa itu yang di Jakarta itu sangat terang benderang," kata Burhanuddin.

Ia berpandangan, dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa sosok yang dianggap sebagai antitesa atau tidak bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah Anies Baswedan.

"Dan ada nama lain yang bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalis tadi, bisa Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo Subianto, itu kira-kira," ujar Burhanuddin.

Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Anies tercatat turun, sedangkan Prabowo meningkat, begitu pula dengan Ganjar yang kokoh di urutan pertama.

Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies mengancam keduanya.

"Tapi, kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Prabowo, pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president's men," kata Burhanuddin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/11563051/pengamat-nilai-jokowi-megawati-sudah-sepaham-soal-capres-2024

Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke