Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Penentuan Cawapres Anies Menunggu Langkah PDI-P

Kompas.com - 15/03/2023, 17:12 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan bakal ditentukan setelah PDI-P menentukan sikapnya soal pengusungan calon presiden (capres) dan cawapres.

Ia menyatakan, sebagai partai politik (parpol) pemenang Pemilu 2019, PDI-P menjadi salah satu yang paling ditunggu langkahnya oleh parpol lain.

“Tentu dia (PDI-P) faktor yang paling sangat menentukan. Semua pasti, saya yakin, juga akan menunggu langkah PDI-P,” ujar Nabil ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Sosok Cawapres Anies Masih Belum Ada, Hensat: Tunggu Saja Siapa yang Dipilih

Namun, bagi Nabil, saat ini bakal Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat telah memberikan kepastian untuk mengusung Anies sebagai capres.

Sementara itu, penentuan cawapres bisa dilakukan pada momentum yang berbeda.

Alasannya, pengusungan cawapres merupakan salah satu bagian dari strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Pembahasan di internal koalisi itu kita menempatkan faktor cawapres itu sebagai element of surprise. Jadi politik ini kan kadang-kadang soal momentum,” ujar dia.

Terakhir, Nabil mengeklaim bahwa PKS tak ingin terburu-buru untuk mendorong bakal Koalisi Perubahan segera menentukan cawapres.

Baca juga: Demokrat Klaim Anies-AHY Lebih Menjanjikan, Surya Paloh: Itu Subjektivitas-Objektivitas Satu Politisi

Ia berpendapat, ada banyak faktor yang mesti dipertimbangkan sebelum ketiga parpol itu menunjuk satu nama sebagai kontestan perebutan kursi RI-2.

“Kita harus tahu lapangannya seperti apa, yang akan turun di dalam lapangan siapa, yang jelas variabel itu tidak pernah tunggal dalam penentuan cawapres,” kata dia.

PDI-P belum mengumumkan siapa figur yang bakal didapuk untuk menjadi capres.

Bahkan, PDI-P juga belum melakukan pergerakan terkait pembentukan koalisi jelang Pemilu 2024.

Di sisi lain, bakal Koalisi Perubahan belum satu suara soal figur cawapres. Partai Nasdem ingin cawapres adalah tokoh yang bisa membantu pemenangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta berpengalaman dalam pemerintahan.

Baca juga: Menilik Cawapres Anies: AHY Pilihan Realistis, Khofifah Tak Bisa Diabaikan

Sementara itu, Demokrat terus mendorong agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa berpasangan dengan Anies.

Di sisi lain, PKS ingin Anies berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Sandiaga Uno. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com