Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Dukungan untuk Ridwan Kamil dari Simpatisan Prabowo Subianto Naik

Kompas.com - 13/03/2023, 11:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 memperlihatkan dukungan untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meningkat dari simpatisan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Tercatat dalam hasil survei Januari 2022, Ridwan Kamil hanya mendapat dukungan elektoral sebesar 2,1 persen dari pemilih Prabowo.

Setahun kemudian pada Januari 2023, ia mendapat limpahan dukungan dari simpatisan Prabowo mencapai 10,1 persen.

Artinya, dalam satu tahun terakhir, pria yang karib disapa Kang Emil ini mampu mencuri perhatian sekitar 8 persen dari simpatisan Prabowo.

Baca juga: Surveui Litbang Kompas: Anies Baswedan Dapat Dukungan Elektoral dari Simpatisan Prabowo Subianto

"Ceruk pemilih Prabowo juga diperebutkan oleh Ridwan Kamil. Dari empat survei Litbang Kompas yang terakhir, Gubernur Jawa Barat ini menunjukkan tren kenaikan dari kelompok simpatisan Prabowo," kata peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Kompas.id, Senin (13/2/2023).

Sementara itu, nama Prabowo masih menjadi favorit pilihan di kelompok simpatisannya.

Adapun nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mendapat peluang yang sama besar dengan Prabowo.

Mengacu pada tren survei Litbang Kompas, Anies cenderung mengalami peningkatan dukungan dari simpatisan Prabowo. Pada survei Januari 2022, Anies tercatat mendapatkan simpati elektoral dari pendukung Prabowo mencapai 26,9 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi Banyak Tertuju ke Ganjar dan Prabowo

Angka ini meningkat 28,3 persen yang terbaca pada survei Januari 2023.

"Meski kenaikannya masih relatif lambat, setidaknya ada kenaikan sekitar 1,5 persen dalam satu tahun terakhir buat Anies dari kelompok simpatisan Prabowo," ucap Yohan.

Dukungan untuk Prabowo turun

Sebaliknya, dukungan terhadap Prabowo dari kelompok simpatisannya ini cenderung menurun.

Pada survei Januari 2022, tren simpatisan Prabowo masih loyal memilih Menteri Pertahanan ini sebagai presiden.

Sebanyak 42,1 persen dari mereka yang sebelumnya memilih Prabowo pada Pemilu 2019 akan memilih kembali Prabowo jika pemilihan presiden dilakukan saat survei berjalan.

Namun, pada tiga survei terakhir berikutnya, tren dukungan terhadap Prabowo dari kelompok responden simpatisannya ini cenderung menurun. Pada Januari 2023, dukungan elektoral dari simpatisan Prabowo berkurang menjadi 30,6 persen.

"Artinya dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan dukungan sekitar 11 persen dari pendukung Prabowo ini," beber Yohan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi yang Akan Pilih Ganjar Lebih Banyak dari Prabowo

Pada akhirnya, kata Yohan, kelompok pendukung Prabowo akan lebih banyak bertarung di tiga nama, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Meski dukungan Prabowo melemah di kelompok simpatisannya, ia berpeluang mendapat simpati dari para pemilih Jokowi.

Sebagai informasi, survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak melalui metode pencuplikan sistematis di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meski demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com