Mereka yang Pernah Bunyikan Isu Pemilu Ditunda, dari Menteri Jokowi hingga Ketum Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat. Isu ini gaduh setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilu yang tengah berjalan.

Sedianya, kisruh wacana pemilu ditunda bukan hal baru. Awal hingga pertengahan tahun 2022, diskursus serupa juga pernah jadi perdebatan besar.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, ketua umum partai politik, hingga jajaran kepala desa sempat menyuarakan isu pemilu ditunda. Siapa saja mereka?

Baca juga: Pembelaan Partai Prima Usai Jadi Bulan-bulanan, Tolak Disebut Ingin Tunda Pemilu

1. Bahlil Lahadalia

Awal Januari 2022, isu penundaan pemilu digulirkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kala itu, Bahlil mengaku menyuarakan aspirasi para pelaku usaha.

Menurut Bahlil, mereka meminta gelaran lima tahunan tersebut ditunda demi memulihkan ekonomi nasional yang sempat anjlok karena terdampak pandemi virus corona.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam diskusi daring, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

KOMPAS.com/Ade Miranti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di acara Mandiri Investment Forum (MIF), Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Akhir Maret 2022, Bahlil lagi-lagi bicara soal pemilu ditunda. Dia bilang, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

2. Muhaimin Iskandar

Sejumlah pimpinan partai politik juga sempat lantang menyuarakan penundaan pemilu. Salah satunya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Saat itu, Muhaimin mengatakan, dirinya mengusulkan penundaan pemilu karena muncul keinginan demikian dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

Menurut dia, tahun 2022 hingga 2023 seharusnya digunakan untuk memulihkan perekonomian. Rencana pemilu yang tahapannya dimulai sejak pertengahan 2022 pun dinilai berpotensi menggangu prospek ekonomi.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) dalam sebuah kesempatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya. Katanya, analisis big data perbincangan di media sosial, 60 persen dari 100 juta subjek akun di medsos mendukung penundaan pemilu, sementara, 40 persen lainnya menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Namun demikian, klaim Cak Imin soal big data tersebut diragukan banyak pihak.

3. Airlangga Hartarto

Wacana pemilu ditunda juga sempat digulirkan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam kunjungan kerjanya ke Siak, Riau, 24 Februari 2022, Airlangga mengeklaim bahwa dirinya menerima aspirasi petani yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan menko, karena menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (6/2/2023).

Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai, dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut. Kala itu dia berjanji akan mendiskusikan aspirasi ini ke partai politik lain.