KPU Tunggu Undangan DPR untuk Rapat Bahas Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunggu undangan resmi dari DPR terkait Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga penyelenggara pemilu untuk membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan tahapan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menyinggung bahwa agenda tersebut sedianya digelar pada hari ini, Rabu (8/3/2023).

"Berkaitan dengan rencana rapat dengar pendapat pasca putusan PN Jakarta Pusat tersebut, memang kemarin kami sempat mendapatkan informasi bahwa kami akan diundang, tapi hari ini rencana tersebut belum jadi," kata Idham Holik di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.

"Oleh karena itu, kita tunggu saja undangan resmi dari Komisi II DPR RI berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat," ujarnya lagi.

Baca juga: KPU Tegaskan Bacaleg Tetap Perlu Siapkan SKCK, tapi Tak Dilampirkan Langsung

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI mengaku bakal mengupayakan Rapat Kerja dengan KPU RI di tengah masa reses untuk membahas putusan PN Jakpus.

Namun, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya masih perlu menunggu restu pimpinan Dewan.

"Waktunya cuma minggu ini. Kalau enggak, ya minggu depan di masa reses. Karena di masa reses harus ada izin pimpinan," kata Doli, Selasa (7/3/2023).

Doli mengungkapkan, DPR RI merasa kaget dengan putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu tersisa dan mengulangnya lagi sejak awal.

Baca juga: Banding Putusan Penundaan Pemilu, KPU Diingatkan Jangan sampai Masuk Angin

"Kita kaget juga dan saya langsung komunikasi dengan pimpinan Komisi II makanya kita sepakat untuk diadakan rapat," kata Doli.

"Kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari KPU langsung sebagai tergugat. Selama ini kita kan tidak tahu, karena memang urusan internalnya mereka," ujarnya lagi.

Politikus Golkar itu mengaku ingin tahu bagaimana sikap dan tindakan KPU selama ini, termasuk ketika menjadi tergugat dalam gugatan perdata PRIMA di PN Jakpus.

"Sikap mereka seperti apa, jawaban mereka seperti apa, sehingga putusannya sampai begitu. Enggak diurus atau gimana? Kan pengin tahu kita," kata Doli.

Baca juga: KPU Tak Hadirkan Saksi Hadapi Prima di PN Jakpus, Perludem: Pertanyaan Besar

Ia berharap, Rapat Kerja tersebut nantinya dapat menyepakati kesimpulan bahwa KPU akan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakpus.

Meskipun komitmen untuk banding itu sudah disampaikan KPU secara terbuka lewat media massa, Doli merasa bahwa komitmen itu akan lebih memiliki legitimasi apabila menjadi kesimpulan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Ini kan sekarang jadi liar, masyarakat ada yang bingung pemilu jadi atau tidak. Jadi kita mau mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat," ujar Doli.

Baca juga: KPU Ajukan Banding Pekan Ini soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu