Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Cawapres Terkuat Kita Masih Muhaimin Iskandar

Kompas.com - 08/03/2023, 19:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Koalisi Gerindra-PKB belum memutuskan tokoh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Akan tetapi, Gerindra menganggap cawapres yang paling kuat untuk disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerinera Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Ya kita sih, kita cawapres terkuat kita masih Pak Muhaimin Iskandar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Gerindra-Nasdem Jalan Masing-masing, Pengamat: Tak Mungkin Prabowo Jadi Cawapres Anies, Begitu Sebaliknya

Kendati demikian, keputusan Muhaimin menjadi cawapres belum disepakati koalisi Gerindra-PKB. Pasalnya, Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan soal pencapresan di koalisi adalah ranah Prabowo dan Muhaimin sebagai pemimpin partai.

Adapun kewenangan itu tertuang dalam piagam koalisi kedua partai.

"Kewenangan penentuan capres dan cawapres itu ada pada Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini enggan bicara lebih jauh soal pencapresan di koalisi Gerindra-PKB.

Menurutnya, seluruh jajaran partai, baik Gerindra maupun PKB tegak lurus mengikuti arahan Prabowo dan Muhaimin terkait pencapresan.

"Kami menunggu saja apa arahan dari mereka," imbuh dia.

Baca juga: Soal Konfigurasi Capres-Cawapres, PKB: Kami Memegang Fatsun Politik

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa koalisi Gerindra-PKB baru akan mengambil keputusan soal pencapresan setelah disetujui oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

Hal itu didasari dari piagam koalisi Gerindra-PKB untuk Pemilu 2024.

"Kami tidak akan mengambil keputusan penting tentang calon presiden, calon wakil presiden, yang akan diajukan oleh koalisi antara Gerindra dan PKB tanpa persetujuan Pak Muhaimin," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Muzani menyampaikan, Prabowo bersama Muhaimin hingga kini terus melakukan perhitungan soal pengusungan capres-cawapres di koalisi Gerindra-PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com