Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Grace Natalie: Jika Pemilu Proporsional Tertutup, Enggak Ada Orang Kayak Pak Jokowi, Pak Ganjar

Kompas.com - 07/03/2023, 22:01 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai, sistem pemilu proporsional tertutup tidak akan melahirkan figur seperti Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut dia, dalam pemilu tertutup, partai politik (parpol) bakal memiliki kekuasaan absolut, sehingga figur yang diajukan sebagai pemimpin sangat mungkin hanya dari lingkaran terdekat elite parpol.

“Mungkin enggak akan ada orang kayak Pak Jokowi, mungkin enggak akan ada orang kayak Pak Ganjar dan lain sebagainya,” tutur Grace ditemui di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

“Mungkin orangnya ya anak, ponakan, teman dari pejabat elite partai,” kata dia.

Baca juga: Dukung Pemilu Proporsional Terbuka, PSI Singgung Kasus Harun Masiku

Ia menyatakan, sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini berjalan juga masih membatasi kebebasan para calon legislatif (caleg).

Sebab, ada saja biaya yang dibebankan untuk figur yang ingin mengikuti kontestasi elektoral, bahkan setelah terpilih parpol masih memiliki wewenang untuk menggantinya di kursi parlemen.

“Kejadian Harun Masiku, itu kan ada orang yang udah terpilih, mau digeser supaya yang lain naik. Jadi di kita ini selama ini (pemilu) terbuka, enggak (sepenuhnya) terbuka juga,” ujar dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) masih melakukan proses persidangan gugatan uji materi terkait sistem proprosinal terbuka.

Baca juga: PSI Menyatakan Tak Akan Bergabung dengan Koalisi Perubahan

Para penggugat meminta agar MK menyatakan bahwa sistem pemilu dilakukan secara tertutup.

Adapun DPR dan pemerintah telah menuturkan agar sistem pemilu tetap berjalan terbuka.

Dari 9 parpol di parlemen hanya PDI-P yang mendukung agar pemilu kembali berjalan secara tertutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com