Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Pemilu Proporsional Terbuka, PSI Singgung Kasus Harun Masiku

Kompas.com - 07/03/2023, 21:14 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie optimistis pemilu bakal tetap berlangsung dengan sistem proporsional terbuka.

Ia menyatakan, dengan sistem terbuka pun calon legislatif kerap berbenturan dengan partai politik (parpol) soal pencalonan dan posisinya di legislatif.

Grace lantas mencontohkan kasus pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan PDI-P dan Harun Masiku.

“Kejadian Harun Masiku, itu kan ada orang yang sudah terpilih, mau digeser supaya yang lain naik. Jadi di kita ini selama ini (pemilu) terbuka, enggak (sepenuhnya) terbuka juga,” ujar Grace ditemui di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

“Apalagi kalau benar-benar tertutup, ya kita akan melihat betul-betul oligarki partai akan berlaku,” kata dia.

Baca juga: PSI Minta Peran FKUB Rekomendasikan Pendirian Tempat Ibadah Dihapus

Dalam pandangannya, sistem pemilu proporsional tertutup akan membatasi warga biasa untuk mencalonkan diri.

Sebab, para caleg hanya akan diisi oleh parpol dengan memilih orang-orang terdekatnya, seperti keluarga.

Dengan demikian, menurut Grace, figur seperti Presiden Joko Widodo, maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan kian sulit didapatkan.

“Mungkin enggak akan ada orang kayak Pak Jokowi, mungkin enggak akan ada orang kayak Pak Ganjar dan lain sebagainya. Mungkin orangnya ya anak, ponakan, teman dari pejabat elite partai,” papar dia.

Terakhir, ia menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan perdata Partai Prima dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilu.

Baca juga: PSI Menyatakan Tak Akan Bergabung dengan Koalisi Perubahan

Namun, Grace optimistis bahwa kontestasi elektoral akan tetap digelar sesuai jadwal pada 2024 mendatang.

“Putusan PN ini membingungkan, kami juga menyayangkan kalau sampai ada penundaan. Jadi udahlah cuekin aja, Pemilu tetap 14 Februari 2024,” ujar dia. 

Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah memproses gugatan uji materi terkait sistem proporsional tertutup.

Sampai saat ini, pemerintah dan DPR telah menyatakan dalam persidangan untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka.

Di sisi lain, tiba-tiba PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Namun, KPU langsung menyatakan bakal mengajukan banding atas putusan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com