Istri Eko Darmanto Juga Dimintai Klarifikasi soal Harta Kekayaan Suaminya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto mengaku dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya bersama sang istri, Ari Murniyati di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya tampak baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.00 WIB sore dan mengurus administrasi di resepsionis pada Gedung Merah Putih KPK.

"Sudah, sudah tadi sesuai yang hari ini ada," kata Eko Darmanto saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan harta kekayaannya di KPK, Selasa (7/3/2023).

Terpisah, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap istri Eko diperlukan lantaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak hanya berisi data kekayaan Eko.

Baca juga: Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Bantah Punya Pesawat Cessna

Dalam formulir laporan LHKPN, kata Ali, wajib lapor setidaknya bisa mengisi tiga nama yakni, nama yang bersangkutan sebagai penyelenggara negara, nama istri (atau suami), dan anak.

"Otomatis karena Ketika klarifikasi jika dibutuhkan, pihak-pihak yang terkait di LHKPN ya pasti kemudian turut dilakukan klarifikasi," ujar Ali saat konferensi pers di KPK.

Klarifikasi dilakukan setelah KPK memeriksa faktual sejumlah harta yang dilaporkan dalam LHKPN pejabat terkait.

Dalam undangan untuk memberi klarifikasi, pihak terkait diminta membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam LHKPN.

"Jadi, klarifikasi itu secara teknis, data yang dia miliki termasuk yang KPK miliki dari pemeriksaan kemudian di-cross check terhadap wajib lapor, apakah kemudian sesuai dengan data yang dimasukkan dalam LHKPN," kata Ali.

Baca juga: Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Minta Maaf jika Unggahannya di Medsos Lukai Hati Masyarakat

Eko Darmanto menjadi sorotan lantaran kerap memamerkan barang mewah berupa mobil antik hingga pesawat cessna di media sosial.

Pimpinan KPK kemudian memerintahkan agar pemeriksaan terhadap asal usul harta kekayaan Eko Darmanto diperiksa.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kemudian menerbitkan surat tugas untuk memeriksa aset-aset milik Eko Darmanto.

Lembaga antirasuah menyatakan tidak bisa memercayai LHKPN milik Eko. Sebab, ia tercatat memiliki utang yang cukup banyak meningkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun KPK, Eko mendapatkan pemasukan dari profesinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) RP 500 juta per tahun.

Baca juga: Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Bantah Pamer di Medsos, Sebut Akunnya Diprivat

Namun, kata Pahala, Eko Darmanto tercatat memiliki utang Rp 4 miliar lebih.