Ketua MKMK Anggap Perlu Pemeriksaan Lanjutan di Kasus Pengubahan Substansi Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna memperkirakan bahwa pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan dalam mengusut pengubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.

"Karena ada beberapa poin pertanyaan kami dalam permintaan keterangan itu yang belum klir betul," ujar Palguna kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

"Kami belum rapat permusyawarahan sesama majelis kehormatan, tapi kemungkinan besar mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan. Tapi itu pendapat pribadi saya," katanya lagi.

Sejauh ini, MKMK telah memanggil berbagai pihak untuk dimintai keterangan.

Baca juga: MKMK Sebut Ada Titik Terang Skandal Pengubahan Substansi Putusan MK

MKMK sudah mendalami berbagai informasi dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) pada Kesekjenan MK untuk mengusut diubahnya substansi Putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022.

MKMK juga telah meminta keterangan awal dari panitera, Muhidin, serta penggugat perkara nomor 103/PUU-XX/2022, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Sepekan ke belakang, MKMK sudah memanggil semua hakim konstitusi untuk dimintai keterangan terkait skandal ini, minus Enny Nurbaningsih yang berstatus sebagai anggota MKMK dari unsur hakim konstitusi aktif yang permintaan keterangannya bersifat konfirmasi dari setiap pemeriksaan para pihak.

Di samping itu, MKMK juga telah meminta keterangan dari mantan hakim konstitusi Aswanto. Aswanto masih berstatus sebagai hakim konstitusi ketika memutus perkara tersebut.

Namun, ketika putusan dibacakan, ia sudah digantikan Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK.

Baca juga: Usut Skandal Pengubahan Substansi Putusan, Majelis Kehormatan MK Turut Periksa CCTV

Setelah pemeriksaan para hakim konstitusi, Palguna berujar, MKMK masih meminta sejumlah dokumen kepada MK untuk melakukan kroscek, termasuk di antara rekaman kamera CCTV.

Palguna mengatakan, setelah menyelisik berbagai dokumen tadi, MKMK akan menggelar rapat permusyawaratan untuk membuat keputusan berikutnya, apakah majelis kehormatan sudah dapat membuat putusan atau perlu melakukan pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, MKMK hanya diberi waktu 30 hari kerja sejak perkara diregistrasi untuk mengusut kasus ini.

Kasus pengubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 resmi diregistrasi MKMK per 14 Februari 2023. Itu artinya, dengan 30 hari kerja, maka perkara ini tuntas pada 28 Maret 2023.

Namun, jika selama 30 hari kerja perkara belum tuntas, maka pengusutan dapat ditambah 15 hari kerja berdasarkan Peraturan MK yang sama, atau hingga pertengahan April 2023.

Baca juga: MKMK Optimistis Kasus Pengubahan Substansi Putusan MK Rampung Diusut Akhir Maret

Palguna mengaku, MKMK telah menemukan titik terang dalam pengusutan skandal ini, namun titik terang itu disebut masih membutuhkan kroscek dan konfirmasi dari beberapa sumber lain yang akan dilakukan kemudian, agar kinerja majelis kehormatan tidak asumtif.

"Karena ini kan menyangkut satu hal mendasar ya, jadi kita juga tidak boleh juga sembarangan," jelas Palguna.

Putusan 103/PUU-XX/2022 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK, yang diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Putusan berkaitan dengan pencopotan sepihak Aswanto oleh DPR RI itu dibacakan pada 23 November 2022.

Perubahan substansi putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR. Perubahan ini juga diprediksi menciptakan kerancuan.

Baca juga: MKMK Sudah Periksa Aswanto dan 2 Hakim Konstitusi soal Dugaan Pengubahan Substansi Putusan