Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Tokoh Jadi Alasan Utama Memilih dan Tidak Memilih Partai

Kompas.com - 06/03/2023, 07:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok tokoh dinilai menjadi pedang bermata dua untuk menggaet pemilih memberikan dukungan terhadap partai politik pada Pemilu 2024.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan, tokoh di sebuah parpol menjadi alasan bagi pemilih untuk memilih atau tidak memilih partai tersebut.

"Alasan responden memilih parpol disebabkan tokoh berpengaruh, dengan angka mencapai 35,9 persen," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (6/3/2023).

Berdasarkan survei yang sama, selain sebagai sumber dukungan, pada saat yang sama, tokoh juga menjadi sumber resistensi parpol untuk dipilih publik.

Baca juga: Prabowo-Surya Paloh Sepakat Hormati Pilihan Masing-masing di Pemilu 2024

"Bagian terbesar responden (31,4 persen) menyatakan tidak akan memilih sebuah parpol karena tidak menyukai tokoh parpol itu," tulis Litbang Kompas.

Survei juga menunjukkan bahwa kecenderungan publik memilih parpol karena tokoh berpengaruh di dalamnya relatif terjadi di semua kelas ekonomi.

Kelas menengah bawah menjadi kelompok yang paling mementingkan tokoh dalam parpol, yakni 42,1 persen, diikuti oleh kelas sosial atas (38,5 persen), kelas sosial bawah (31,3 persen.

"Kelas sosial menengah atas menjadi yang paling sedikit mendasarkan alasan memilih parpol dari tokoh berpengaruh, angkanya 28,3 persen," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Janji Prabowo, Surya Paloh, dan Anies Junjung Pemilu 2024 yang Damai

Temuan serupa juga didapat ketika Litbang Kompas bertanya soal alasan tidak memilih parpol. Seluruh kelas sosial menempatkan ketidaksukaan terhadao tokoh dalam parpol sebagai alasan utama tidak memilih parpol.

Survei menunjukkan, alasan ketidaksukaan terhadap tokoh ini sebanyak 32,4 persen pada kelas sosial atas, lalu 32,3 persen pada kelas sosial menengah atas, selanjutnya 32,2 persen pada kelas sosial menengah bawah, dan 29,4 persen pada kelas sosial bawah.

Menurut Litbang Kompas, temuan survei ini menguatkan bahwa preferensi politik publik di Indonesia masih cenderung bersandar pada sisi primordial.

"Tokoh berpengaruh dan kuat dipercaya sejalan dengan kualitas parpol tempatnya berpolitik. Sementara jika tokoh dalam parpol tidak disenangi, publik akan cenderung menilai keseluruhan parpol dengan tolok ukur yang sama negatifnya," tulis Litbang Kompas.

Berikut ini hasil lengkap survei Litbang Kompas mengenai alasan memilih dan tidak memilih parpol:

Alasan memilih parpol:

- Tokoh berpengaruh di dalam partai: 35,9 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com