Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Gotong Royong Mempercepat Keadilan Sosial

Kompas.com - 28/02/2023, 09:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI Keadilan Sosial Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Februari, baru saja lewat bak angin lalu.

Namun saya menduga ada sidang kabinet, rapat koordinasi, webinar, atau aktivitas lain menyangkut topik penting itu. Yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah, lembaga riset, organisasi sosial, dan partai-partai politik.

Hanya saja pembahasan serius terkait keadilan sosial tidak tampil menonjol di media massa.

Mungkinkah kesenyapan itu karena keadilan sosial sudah tidak lagi penting untuk dibicarakan karena sudah tercapai? Agaknya tidak, karena data berbicara lain.

Masalah keadilan sosial masih terjadi dalam skala global, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Jumlah penduduk miskin dunia masih ratusan juta orang, ketimpangan pendapatan secara global antara kelompok kaya dan kelompok miskin belum berkurang, bahkan semakin lebar karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

Perbudakan modern masih terjadi, khususnya dalam bentuk human trafficking. Pengungsian manusia akibat konflik juga masih terjadi di berbagai kawasan.

Bagaimana di Indonesia?

Saat ini masih ada 26,6 juta orang yang hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan Rp 513.000. Jumlah itu sekitar 9-10 persen dari total penduduk.

Selain kemiskinan absolut, kesenjangan antara kaya dan miskin juga masih tinggi. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah-atas hanya sekitar 20 persen, sebagian kelompok berpendapatan rendah dan sebagian yang lain sangat rendah sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi.

Kenaikan harga bahan pokok segera membuat banyak warga kesulitan mengatur keuangan rumah tangga.

Selanjutnya kesenjangan kemajuan antardaerah, antara Jawa-Luar Jawa, dan antara perkotaan dan perdesaan juga masih besar.

Ini tercermin dari perbedaan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan kombinasi dari indikator tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Jakarta menunjukkan angka IPM tertinggi, yaitu sebesar 81,65; jauh lebih tinggi dari Papua yang sebesar 61,39 (BPS, 2022).

Gambaran kemiskinan dan kesenjangan sosial juga dapat dilihat dari data stunting (tengkes). Saat ini penderita kurang gizi akut sejak janin hingga usia dua tahun masih 24,4 persen.

Ini berarti dari setiap empat anak usia dua tahun, ada satu anak yang memiliki kecerdasan dan pertumbuhan fisik yang lebih rendah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com