Sepekan Pertama Coklit Pemilih 2024, Petugas di Sejumlah Daerah Masih Terkendala Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) yang melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) di sejumlah daerah disebut masih terkendala logistik selama pekan pertama coklit.

Adapun proses coklit dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Pantarlih mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk memverifikasi data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang sudah disinkronkan KPU.

"Banyak pantarlih yang belum melakukan coklit karena dokumen fisik formulir model A belum diberikan oleh KPU kabupaten/kota. Asas kepastian hukum terkait setiap tahapan dijalankan sesuai jadwal tahapan terabaikan," ujar Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Minta Warga Tak Tolak Petugas Pantarlih, Bupati Sumenep: Jangan Takut Coklit, Itu Tahapan Pemilu

Ia mengeklaim bahwa temuan itu berdasarkan pemantauan yang dilakukan jajarannya di Jakarta, Gorontalo, Lampung, Sumatera Barat, dan Jawa Barat hingga 18 Februari 2023.

Lembaganya saat ini sudah terdaftar sebagai pemantau pemilu terakreditasi tingkat nasional di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Faktor utamanya keterlambatan pengadaan hardcopy model A sebagai bahan pantarlih bekerja oleh KPU kabupaten/kota. Rompi dan topi tepat waktu, hardcopy model A yang substansial dan stiker coklit kok terlambat," imbuhnya.

Ia menyebutkan bahwa problem ini merupakan masalah berulang yang menghambat kerja pantarlih.

"Sebab, formulir model A dan stiker adalah instrumen yang wajib dipegang oleh pantarlih sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan coklit," ungkap Neni.

Baca juga: KPU Antisipasi Orang Meninggal Dunia Tercatat sebagai Pemilih saat Coklit

Sebelumnya, masalah sejenis juga dikemukakan Bawaslu RI.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengaku jajarannya telah menemukan masalah ini sejak 14 Februari 2023 atau hari ketiga pelaksanaan coklit, berdasarkan data daru 10 persen wilayah yang diawasi.

"Terdapat pantarlih yang tidak bisa melaksanakan tugasnya karena memang logistiknya terlambat. Itu kami lihat di beberapa tempat," kata Lolly kepada wartawan pekan lalu.

Di samping masalah logistik, Neni maupun Lolly juga menyinggung masalah aplikasi e-Coklit yang disebut kerap mengalami gangguan sistem dan jaringan, serta minimnya pengetahuan pantarlih soal mekanisme coklit yang sesuai prosedur.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos memastikan bahwa proses coklit terus berlangsung sesuai jadwal. Ia menyebut bahwa isu logistik merupakan ranah KPU daerah.

"Sejauh ini semuanya sudah bisa diatasi dan pantarlih sudah bekerja. Pelosok saja sudah bekerja, kok," kata Betty kepada Kompas.com, Selasa.