Salin Artikel

Sepekan Pertama Coklit Pemilih 2024, Petugas di Sejumlah Daerah Masih Terkendala Logistik

Adapun proses coklit dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Pantarlih mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk memverifikasi data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang sudah disinkronkan KPU.

"Banyak pantarlih yang belum melakukan coklit karena dokumen fisik formulir model A belum diberikan oleh KPU kabupaten/kota. Asas kepastian hukum terkait setiap tahapan dijalankan sesuai jadwal tahapan terabaikan," ujar Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Ia mengeklaim bahwa temuan itu berdasarkan pemantauan yang dilakukan jajarannya di Jakarta, Gorontalo, Lampung, Sumatera Barat, dan Jawa Barat hingga 18 Februari 2023.

Lembaganya saat ini sudah terdaftar sebagai pemantau pemilu terakreditasi tingkat nasional di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Faktor utamanya keterlambatan pengadaan hardcopy model A sebagai bahan pantarlih bekerja oleh KPU kabupaten/kota. Rompi dan topi tepat waktu, hardcopy model A yang substansial dan stiker coklit kok terlambat," imbuhnya.

Ia menyebutkan bahwa problem ini merupakan masalah berulang yang menghambat kerja pantarlih.

"Sebab, formulir model A dan stiker adalah instrumen yang wajib dipegang oleh pantarlih sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan coklit," ungkap Neni.

Sebelumnya, masalah sejenis juga dikemukakan Bawaslu RI.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengaku jajarannya telah menemukan masalah ini sejak 14 Februari 2023 atau hari ketiga pelaksanaan coklit, berdasarkan data daru 10 persen wilayah yang diawasi.

"Terdapat pantarlih yang tidak bisa melaksanakan tugasnya karena memang logistiknya terlambat. Itu kami lihat di beberapa tempat," kata Lolly kepada wartawan pekan lalu.

Di samping masalah logistik, Neni maupun Lolly juga menyinggung masalah aplikasi e-Coklit yang disebut kerap mengalami gangguan sistem dan jaringan, serta minimnya pengetahuan pantarlih soal mekanisme coklit yang sesuai prosedur.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos memastikan bahwa proses coklit terus berlangsung sesuai jadwal. Ia menyebut bahwa isu logistik merupakan ranah KPU daerah.

"Sejauh ini semuanya sudah bisa diatasi dan pantarlih sudah bekerja. Pelosok saja sudah bekerja, kok," kata Betty kepada Kompas.com, Selasa.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/12431951/sepekan-pertama-coklit-pemilih-2024-petugas-di-sejumlah-daerah-masih

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke