Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Mulai Bentuk Panitia Pengawas Luar Negeri

Kompas.com - 14/02/2023, 19:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN).

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI Herwyn JH Malonda Panwaslu LN yang terpilih memiliki kualitas dan integritas yang baik untuk mampu mengawal, menjaga, dan menjamin nilai-nilai demokrasi pada Pemilu 2024.

"Untuk mengefisiensi waktu proses pembentukan Panwaslu LN yang sudah dijadwalkan dalam pedoman pembentukan Panwaslu LN, pelaksanaan pelantikan, pembekalan dan sosialisasi akan dilaksanakan di beberapa titik secara bertahap di berbagai negara," ujar Herwyn dalam keterangan pers, Selasa (14/2/2023).

Pembentukan Panwaslu LN pertama dilakukan di Jepang, dengan titik pelaksanaan pelantikan, pembinaan, dan sosialisasi di Tokyo pada 24-28 Februari 2023.

Baca juga: Bawaslu Heran Diadukan Partai Kedaulatan Rakyat ke DKPP

Selanjutnya, Singapura; Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam; dan Kota Kuala Lumpur, Malaysia pada 2-5 Maret 2023.

Kota Den Haag, Belanda, menjadi titik dari pembentukan Panwaslu LN 5 negara yakni Inggris, Swedia, Belanda, dan Jerman pada 6-11 Maret 2023.

Kemudian, Bawaslu melaksanakan pelantikan pembinaan dan sosialisasi di tiga negara, yaitu Spanyol, Perancis, dan Italia pada 11-16 Maret 2023.

Selanjutnya, Kota Melbourne di Australia pada 15-19 Maret 2023.

Baca juga: Setahun Jelang Pemilu 2024, Waspadai 4 Isu yang Membahayakan Pemilu 14 Februari

Lokasi selanjutnya adalah Kota Suva yang menjadi titik untuk tiga negara, seperti Fiji, Papua Nugini, dan Selandia Baru yang dilaksanakan pada 18-23 Maret 2023.

Kota Muscat menjadi titik dari empat negara yaitu Mesir, Kuwait, Bahrain, dan Oman pada 23-27 Maret 2023.

Kota Jeddah menjadi titik dari tiga Panwaslu LN di negara UAE, Arab Saudi, dan Qatar pada 27 Maret-1 April 2023.


Kota Los Angeles menjadi titik dari 2 negara yakni Amerika Serikat dan Kanada pada 2-7 April 2023.

"Proses pelantikan, pembinaan dan sosialisasi Panwaslu LN terakhir berada di Kota Buenos Aires yang menjadi titik dari tiga negara, yaitu Brazil, Cile, dan Argentina pada 6-13 April 2023," ungkap Herwyn.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com