Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim PN Bandung Akan Sidangkan Hakim Agung, KY: Hakim Tak Kenal Hierarki Jabatan

Kompas.com - 14/02/2023, 15:53 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa hakim tidak mengenal jabatan hierariki. Seorang hakim disebut tidak lebih tinggi dibanding lainnya.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KY, Miko Ginting saat dimintai tanggapan terkait persidangan kasus suap jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana diketahui, Hakim Agung Sudrajad Dimyati akan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung besok, Rabu (15/2/2023).

Artinya, hakim pengadilan tingkat pertama akan menyidangkan seorang hakim agung yang bertugas di MA.

“Perlu diluruskan bahwa hakim tidak mengenal jabatan hierarkis, dalam pengertian yang satu lebih tinggi dari yang lain,” kata Miko saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: KY Terjunkan Tim, Pantau Sidang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Miko mengatakan, hakim bersandar pada kemandiriannya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Menurutnya, terdapat banyak contoh hakim yang tetap menunjukkan independensinya meskipun menyidangkan perkara seseorang dengan posisi yang dipandang lebih tinggi.

“Di sisi lain, pembuktian kan tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga penuntut umum dan penasehat hukum,” ujar Miko.

Terkait suap pengurusan perkara di MA, kata Miko, KY akan menerjunkan tim untuk memantau setiap jalannya persidangan.

Tim KY akan datang langsung ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Segera Disidang di Pengadilan Negeri Bandung

Pemantauan tidak hanya dilakukan KY terhadap perkara suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Persidangan terdakwa lain dalam perkara ini yakni, Hakim Yustisial di MA, Elly Tri Pangestu; PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria; PNS di MA, Nurmanto Akmal, Muhajir Habibie, dan Albasri juga akan dipantau.

Tidak ketinggalan, terdakwa dari pihak swasta yakni, Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan pengacara mereka, Yosep Parera dan Eko Suparno juga dikawal KY.

“Jadi, KY akan hadir dalam setiap agenda persidangan,” kata Miko.

Baca juga: Besok, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jalani Sidang di PN Bandung, Agenda Dakwaan

Sebelumnya, Tim Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan dakwaan Hakim Agung Sudrajad Dimyati, sejumlah Hakim Yustisial, sejumlah pegawai MA, dan penyuap dari pihak swasta ke PN Bandung.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com