Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Airlangga dan Muhaimin Bicarakan Koalisi Perubahan, Bakal Deklarasi Masing-masing

Kompas.com - 10/02/2023, 09:02 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu pagi ini.

Keduanya bertemu, dan jalan sehat bersama di kawasan Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Dalam momen tersebut, keduanya sempat membicarakan soal bakal Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Mereka sih jadi deklarasi, tanggal 24 (Februari) PKS akan deklarasi,” ujar Airlangga pada Muhaimin.

Baca juga: Sarapan Bersama, Airlangga dan Muhaimin Jadi Bertemu di Istora

Lalu, Muhaimin menanyakan, apakah ketiganya bakal melakukan deklarasi bersama, atau masing-masing.

“(Deklarasi) sendiri-sendiri,” jawab Airlangga.

“Tapi bertiga pasti?” tanya Muhaimin.

“Bertiga itu, pasti. Tapi Nasdem masih menahan diri,” ujar Airlangga.

Diketahui, Airlangga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Kemudian, Airlangga dan jajarannya juga dikunjungi oleh sejumlah elite PKS pada Selasa (7/2/2023).

Namun, ketiga parpol mengklaim pertemuan itu membicarakan soal komitmennya untuk mendukung pemilu tetap berjalan dengan sistem proporsional terbuka.

Namun, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengungkapkan pertemuan Golkar dengan Nasdem, dan PKS turut menawarkan Airlangga sebagai calon presiden (capres).

Di sisi lain, saat ini bakal Koalisi Perubahan belum menandatangani nota kesepakatan kerja sama.

Meskipun ketiga parpol itu secara informal telah menyatakan sikap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com