Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rapim TNI AU, KSAU Ulangi Pesan Jokowi pada Jajarannya

Kompas.com - 10/02/2023, 08:52 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengulangi pesan presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan peserta Rapat Pimpinan TNI AU 2023 di Kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/2/2023).

"Saya akan mengulang kembali penekanan presiden Republik Indonesia pada Rapim TNI beberapa hari lalu," kata Fadjar.

Ia mengatakan, ada tujuh prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah yang ditekankan Presiden Jokowi.

"Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan," ujar Fadjar.

Baca juga: TNI AL Berencana Libatkan TNI AU untuk Patroli Laut Melalui Udara

Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Keempat, merevolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

"Lima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar," katanya.

Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Baca juga: TNI AU Buka Rekrutmen Bintara Prajurit Karier, Syaratnya Tak Boleh Bertato

Terakhir, memperkuat stabiiltas politik hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

"Lebih lanjut, Bapak Presiden menekankan secara khusus kepada jajaran TNI untuk aktif bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa, dalam mendorong upaya pembangunan untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Fadjar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Fadjar, rapat pimpinan yang digelar TNI AU memilih tema "Mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan, sebagai patriot NKRI yang siap mendukung dan mengamankan pembangunan nasional".

Baca juga: TNI AU Akan Tambah Jangkauan Radar untuk Pantau Pergerakan Pesawat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com