Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Kompas.com - 08/02/2023, 11:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Koalisi Perubahan pasang badan ketika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah diserang isu soal perjanjian utang piutang Rp 50 miliar dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Mereka curiga pesaing atau lawan politik Anies tengah membangun narasi untuk menciptakan citra yang buruk bagi Anies.

Selain itu, ada juga kecurigaan bahwa isu perjanjian utang Rp 50 miliar ini hanya untuk mendiskreditkan Anies.

Sandiaga Uno sendiri selaku pihak yang disebut-sebut diutangi oleh Anies menyatakan dirinya tidak mau membahas perihal perjanjian itu lagi setelah membahasnya bersama keluarga besar.

Sementara itu, salah satu anggota tim kecil Anies, Hendri Satrio atau Hensat menyebut perjanjian itu sudah selesai karena Anies-Sandi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Demokrat curiga untuk diskreditkan Anies

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, soal utang piutang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno diembuskan hanya untuk membuat citra Anies menjadi buruk.

"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak masih. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Selasa (7/2/2023).

Benny mengatakan, adanya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa.

Ia lantas membeberkan contoh-contoh narasi yang mendiskreditkan Anies, seperti membangun narasi korupsi, gagal di DKI Jakarta, orang Arab hingga punya utang.

"Saya pribadi melihat ini semua bagian dari agenda-agenda politik kontestasi, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi elektoral. Kayak kita ini, namun tentu ada batasan-batasan tertentu. Bersaing politik yang kayak gitu biasa saja," katanya.

Baca juga: Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Sebut utang hal biasa

Lebih lanjut, Benny meminta agar persoalan utang piutang Anies itu tidak perlu dibesar-besarkan lantaran utang adalah hal yang biasa.

Benny menduga ada tokoh ataupun pemimpin yang khawatir apabila Anies terpilih menjadi Presiden pada tahun 2024 mendatang.

"Menurut saya, dari segi psikologi politik itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh banyak pemimpin yang cemas bahkan sangat cemas apabila Anies jadi Presiden," kata Benny.

"Mengapa cemas? Karena ya semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Benny meyakini semua tokoh dan pemimpin tahu kapabilitas Anies itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com