Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, soal utang piutang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno hanya untuk membuat citra Anies jadi buruk.

Benny menduga politik selanjutnya akan banyak diwarnai oleh narasi-narasi dari setiap pesaing atau lawan politik.

"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak masih. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Selasa (7/2/2023).

Benny mengatakan, adanya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa.

Baca juga: Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Ia lantas membeberkan contoh-contoh narasi yang mendiskreditkan Anies, seperti membangun narasi korupsi, gagal di DKI Jakarta, orang Arab hingga punya utang.

"Saya pribadi melihat ini semua bagian dari agenda-agenda politik kontestasi, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi elektoral. Kayak kita ini, namun tentu ada batasan-batasan tertentu. Bersaing politik yang kayak gitu biasa saja," katanya.

Kemudian, Benny meminta agar persoalan utang piutang Anies itu tidak perlu dibesar-besarkan lantaran utang adalah hal yang biasa.

Menurutnya, ada tokoh ataupun pemimpin yang khawatir apabila Anies menjadi Presiden pada tahun 2024 mendatang.

"Menurut saya dari segi psikologi politik itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh banyak pemimpin yang cemas bahkan sangat cemas apabila Anies jadi Presiden," kata Benny.

Baca juga: Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies Saat Pilkada DKI 2017

"Mengapa cemas? Karena ya semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," ujarnya lagi.

Benny meyakini semua tokoh dan pemimpin tahu kapabilitas Anies itu. Sehingga, ada kecemasan jika Anies betul-betul menjadi Presiden.

Sebelumnya, Waketum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan, ada perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang.

"Saya cuma melihat, saya enggak tahu (isinya apa), itu saya lihat ada perjanjian utang piutang," kata Erwin saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian itu, ia mempersilakan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya dalam wawancara di kanal YouTube "Akbar Faizal Uncensored".

Dalam wawanara itu, Erwin menyebutkan bahwa Sandiaga Uno memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi. Kemudian, memberikan pinjaman kepada Pak Anies, karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu," katanya.

"Nilainya berapa ya, Rp 50 miliar barangkali," ujar Erwin melanjutkan.

Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga, yakni Rikrik Rizkiyana.

Baca juga: Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

"Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, ikut, ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer, lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin Aksa.

Selain soal utang piutang, Erwin menyebut perjanjian yang diteken Anies dan Sandiaga juga terkait pembagian tugas dan kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Erwin mengatakan, perjanjian soal pembagian tugas itu diusulkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).

Ia menyebutkan, JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK juga membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa pemerintahan periode 2004-2009.

"Jadi, waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama. Pak JK juga mengatakan, 'bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004 presidennya Pak SBY, Pak JK wapres', Pak JK sendiri yang menasihati," ujar Erwin Aksa.

Baca juga: Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam