Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Kompas.com - 08/02/2023, 08:08 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan disebut punya utang Rp 50 miliar dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang pernah menjadi tim pendukung Anies-Sandiaga dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017.

Sandiaga Uno dan perwakilan tim kecil Anies tak menampik adanya utang tersebut.

Namun, keduanya menyampaikan pendapat yang berbeda soal status utang tersebut.

Sandiaga mengaku enggan memperpanjang persoalan tersebut. Sebab, ia menganggap Anies sebagai seorang sahabat.

Sedangkan perwakilan tim kecil Anies, Hendri Satrio atau Hensat mengklaim bahwa utang telah selesai saat keduanya memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Ikhlas setelah shalat istiqharah

Sandiaga menceritakan, sikapnya untuk mengikhlaskan utang Anies senilai Rp 50 miliar dilakukan pasca melakukan shalat istiqharah.

“Setelah saya shalat istiqharah, setelah saya menimbang berkoordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan," kata Sandi saat ditemui di acara Resepsi 1 Abad NU di Stadion Delta Sidoarjo, Selasa (7/2/2023).

Selain itu, ia ingin pembahasan soal utang Anies dihentikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu enggan membahas persoalan di masa lalu.

Sandiaga mengatakan, ia ingin fokus menghadapi dinamika politik jelang kontestasi Pemilu 2024.

"Tapi bagi saya sekian (berhenti untuk membicarakan) dan saya fokus menatap masa depan. Kontestasi demokrasi sebentar lagi, mari kita tatap masa depan dengan penuh suka cita dan gembira," katanya.

Baca juga: Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Kalau kalah pilgub, baru kembalikan bayar utang

Sementara itu, Hensat menyampaikan memang terdapat perjanjian tertulis soal utang piutang yang melibatkan Anies dengan Sandiaga.

Ia mengaku melihat isi perjanjian tersebut. Tetapi, status utang disebutnya sudah selesai.

Pasalnya, dalam perjanjian disebutkan Anies akan membayar utang jika keduanya kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Sebaliknya, utang tak perlu dikembalikan jika keduanya sukses menjadi Gubernur, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Di perjanjian itu tertulis, kalau kalah, Anies harus mengembalikan semuanya, semua biaya pada saat pilgub, tetapi bila menang, selesai. Jadi pokoknya beres deh, enggak usah dibalikin," kata Hensat, Selasa.

Dalam pandangannya, perjanjian utang Anies dan Sandiaga terbilang baru dalam kontestasi pilkada.

"Biasanya kalau menang gue balikin, kalau kalah rugi bareng. Ini Anies enggak, kalau kalah gue ganti duit lo, kalau menang kita selesai," ujar Hensat.

Baca juga: Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com