Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Kompas.com - 05/02/2023, 20:32 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum terburu-buru menentukan siapa calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Arsul menyebutkan, pendeklarasian capres terlalu awal bisa menjadi 'sasaran tembak' atau serangan politik. Ia mencontohkan kasus Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai capres dari Partai Nasdem.

"Kita juga menyaksikan, misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan," ujar Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2023).

Baca juga: Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Arsul menambahkan bahwa KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP belum mengumumkan nama capres karena pendaftaran pilpres masih lama.

Selain itu, kata dia, koalisi-koalisi yang ada sekarang masih bersifat dinamis.

"Jadi itu yang harus dilihat, baik KIB, KIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), KP (Koalisi Perubahan) itu adalah koalisi-koalisi yang harus kita pandang itu koalisi yang belum fix," kata Arsul.

Arsul mengatakan, dinamisnya koalisi-koalisi dalam beberapa hari ke depan akan terus berlangsung.

Baca juga: Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Apalagi, partai terbesar, dalam hal ini PDI-P, belum mengumumkan nama calon presiden untuk ajang Pilpres 2024.

"Partai terbesar belum kemudian juga mengumumkan siapa capresnya, maka siapapun yang disebut bakal capres saat ini ya juga masih bersifat fakultatif, bisa berubah juga," kata Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh membuka kemungkinan partainya bergabung dengan KIB.

"Apakah (Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Surya Paloh pasca-pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Surya Paloh juga menyampaikan, kunjungannya ke Golkar merupakan salah satu prioritas.

Sebab, sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai beringin tersebut.

“Kenapa mengunjungi Golkar, ya prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme. Ada satu pejalanan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi,” kata dia.

“Jadi, di Golkar sendiri (saya berkiprah) 43 tahun. Baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apa pun juga kekurangan satu sama lain, tapi ini modal kebersamaan. Catatan sejarah saling pemahaman,” ujar Surya Paloh lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com