Salin Artikel

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Arsul menyebutkan, pendeklarasian capres terlalu awal bisa menjadi 'sasaran tembak' atau serangan politik. Ia mencontohkan kasus Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai capres dari Partai Nasdem.

"Kita juga menyaksikan, misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan," ujar Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2023).

Arsul menambahkan bahwa KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP belum mengumumkan nama capres karena pendaftaran pilpres masih lama.

Selain itu, kata dia, koalisi-koalisi yang ada sekarang masih bersifat dinamis.

"Jadi itu yang harus dilihat, baik KIB, KIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), KP (Koalisi Perubahan) itu adalah koalisi-koalisi yang harus kita pandang itu koalisi yang belum fix," kata Arsul.

Arsul mengatakan, dinamisnya koalisi-koalisi dalam beberapa hari ke depan akan terus berlangsung.

Apalagi, partai terbesar, dalam hal ini PDI-P, belum mengumumkan nama calon presiden untuk ajang Pilpres 2024.

"Partai terbesar belum kemudian juga mengumumkan siapa capresnya, maka siapapun yang disebut bakal capres saat ini ya juga masih bersifat fakultatif, bisa berubah juga," kata Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh membuka kemungkinan partainya bergabung dengan KIB.

"Apakah (Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Surya Paloh pasca-pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Sebab, sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai beringin tersebut.

“Kenapa mengunjungi Golkar, ya prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme. Ada satu pejalanan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi,” kata dia.

“Jadi, di Golkar sendiri (saya berkiprah) 43 tahun. Baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apa pun juga kekurangan satu sama lain, tapi ini modal kebersamaan. Catatan sejarah saling pemahaman,” ujar Surya Paloh lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/05/20324471/belum-ada-capres-kib-mengaku-tak-mau-calonnya-senasib-anies-jadi-sasaran

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke