Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Kompas.com - 02/02/2023, 18:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan bahwa dirinya tidak masalah dengan rapat perdananya bersama Komisi I DPR tanpa ditemani Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Sebab, Yudo menyebut, ada Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto yang mewakili Dudung di dalam rapat.

"Kita kesannya ya semua yang tadi ditanyakan sudah kita jawab, kan kan ada mewakili, tidak ada masalah," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Yudo menjelaskan, Dudung sudah memberitahunya bahwa tidak bisa hadir rapat hari ini dan diwakilkan. Pun asisten Dudung juga banyak yang hadir dalam rapat kali ini. 

"Toh tadi ada para asisten di belakang kan banyak sekali. Masa segitu banyak enggak bisa jawab (pertanyaan Komisi I DPR). Kan bisa jawab," katanya.

Dalam rapat perdana Yudo sebagai Panglima TNI ini, dirinya didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.


Rapat perdana tersebut fokus pada situasi di Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun memohon kepada Panglima TNI agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya karena tidak memberi pemberitahuan absen rapat.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya di ruang rapat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyentil Dudung untuk menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati juga.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," imbuh Dave.

"Terima kasih, Dave Laksono," kata Meutya.

Baca juga: Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan TNI soal Papua dan Alutsista Tanpa Kehadiran Jenderal Dudung

Adapun Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Dudung Abdurachman sudah mengirim surat absen rapat dengan pihaknya karena sedang melakukan kunjungan ke Korea. Surat tersebut sudah dikirimkan kepada pimpinan DPR tapi belum diterima Komisi I.

Hal tersebut dia ketahui usai berbincang dengan Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus yang menghampirinya saat rapat di Komisi I.

"Baik, Pak Wakil Ketua DPR (Lodewijk)," ujar Meutya usai dibisiki Lodewijk di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Meutya mengatakan, berdasarkan keterangan Lodewijk, surat absen rapat Dudung itu sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Akan tetapi, Komisi I DPR belum menerima surat dari Dudung sehingga mereka baru tahu pagi ini.

Baca juga: Jenderal Dudung Tak Hadir Rapat, Disentil Anggota DPR: Hormati Kami agar Kami Hormati Anda

Lantaran rapat kali perihal situasi Papua dan alutsista, Komisi I DPR membutuhkan kehadiran seluruh kepala staf angkatan TNI, termasuk Dudung.

"Karena gini, Pak. Kalau misalnya memang harus mengubah harinya, kita bisa ubah. Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir," tuturnya.

"Tapi tadi sudah disampaikan Pak Dave (anggota Komisi I DPR Dave Laksono) dan Pak Wakil Ketua DPR juga sudah menyampaikan bahwa ada surat yang sudah masuk, meskipun belum sampai di Komisi I," sambung Meutya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com