Salin Artikel

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan bahwa dirinya tidak masalah dengan rapat perdananya bersama Komisi I DPR tanpa ditemani Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Sebab, Yudo menyebut, ada Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto yang mewakili Dudung di dalam rapat.

"Kita kesannya ya semua yang tadi ditanyakan sudah kita jawab, kan kan ada mewakili, tidak ada masalah," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Yudo menjelaskan, Dudung sudah memberitahunya bahwa tidak bisa hadir rapat hari ini dan diwakilkan. Pun asisten Dudung juga banyak yang hadir dalam rapat kali ini. 

"Toh tadi ada para asisten di belakang kan banyak sekali. Masa segitu banyak enggak bisa jawab (pertanyaan Komisi I DPR). Kan bisa jawab," katanya.

Dalam rapat perdana Yudo sebagai Panglima TNI ini, dirinya didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun memohon kepada Panglima TNI agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya karena tidak memberi pemberitahuan absen rapat.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya di ruang rapat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyentil Dudung untuk menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati juga.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," imbuh Dave.

"Terima kasih, Dave Laksono," kata Meutya.

Adapun Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Dudung Abdurachman sudah mengirim surat absen rapat dengan pihaknya karena sedang melakukan kunjungan ke Korea. Surat tersebut sudah dikirimkan kepada pimpinan DPR tapi belum diterima Komisi I.

Hal tersebut dia ketahui usai berbincang dengan Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus yang menghampirinya saat rapat di Komisi I.

"Baik, Pak Wakil Ketua DPR (Lodewijk)," ujar Meutya usai dibisiki Lodewijk di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Meutya mengatakan, berdasarkan keterangan Lodewijk, surat absen rapat Dudung itu sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Akan tetapi, Komisi I DPR belum menerima surat dari Dudung sehingga mereka baru tahu pagi ini.

Lantaran rapat kali perihal situasi Papua dan alutsista, Komisi I DPR membutuhkan kehadiran seluruh kepala staf angkatan TNI, termasuk Dudung.

"Karena gini, Pak. Kalau misalnya memang harus mengubah harinya, kita bisa ubah. Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir," tuturnya.

"Tapi tadi sudah disampaikan Pak Dave (anggota Komisi I DPR Dave Laksono) dan Pak Wakil Ketua DPR juga sudah menyampaikan bahwa ada surat yang sudah masuk, meskipun belum sampai di Komisi I," sambung Meutya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/02/18044341/panglima-tni-tak-masalah-rapat-dengan-komisi-i-tanpa-ksad-dudung

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke