Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/02/2023, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyentil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang tidak hadir dalam rapat antara Komisi I DPR dan TNI hari ini.

Dave mengatakan, Dudung harus menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati oleh mereka.

Awalnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mempersoalkan ketidakhadiran Dudung yang diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Meutya menyebut mereka baru tahu pagi ini kalau Dudung tidak hadir rapat.

Baca juga: Cerita Kopka Azmiadi, Rela Gadaikan Motor demi Evakuasi Truk hingga Dihadiahi Kenaikan Pangkat KSAD Dudung

"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir," ujar Meutya di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Meutya menjelaskan, hari ini mereka akan membahas perihal isu Papua.

Dia merasa perlu kehadiran Dudung dalam rapat ini, walaupun dirinya yakin Letjen Agus bisa menjawab pertanyaan anggota dewan secara benar.

"Surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa bapak Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan courtesy call kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea dan kunjungan ke pabrik Korea. Dan ada beberapa visit lah di Korea," tuturnya.

Baca juga: Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Meutya menyatakan, Komisi I DPR mengapresiasi surat pemberitahuan yang telah dilayangkan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu.

Akan tetapi, kata dia, biasanya Dudung juga mengirim surat sendiri bila tidak akan hadir rapat.

Meutya pun menanyakan apakah rapat soal Papua ini bisa dimulai atau tidak tanpa kehadiran Dudung.

Dave Laksono kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa rapat soal Papua harus terus berjalan.

"Tidak apa-apa dimulai tanpa pak KSAD atau bagaimana? Sebelum saya buka (rapatnya)," tanya Meutya.

"Izin pimpinan," kata Dave.

"Silakan," ucap Meutya.

"Berhubung sudah ada Pak Panglima dan dua kepala staf lain, kalau kita hanya berpegang pada kepala staf tidak menghormati juga. Akan tetapi cukup menjadi catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita. Biar gimanapun anggaran TNI AD juga kita yang buat bersama-sama," terang Dave.

Baca juga: Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Dave lantas meminta agar Dudung menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati juga.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," imbuh Dave.

"Terima kasih, Dave Laksono," kata Meutya.

Adapun Laksamana Yudo Margono hadir dalam rapat. Dirinya didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Hadir di Bukber Nasdem, Opsi Jadi Cawapres Anies Terbuka?

Airlangga Hadir di Bukber Nasdem, Opsi Jadi Cawapres Anies Terbuka?

Nasional
Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Nasional
Bripka Handoko Buka Pintu Penjara supaya Anak Bisa Peluk Ayahnya, Kompolnas: Sosok Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Bripka Handoko Buka Pintu Penjara supaya Anak Bisa Peluk Ayahnya, Kompolnas: Sosok Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Nasional
Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Nasional
Simulasi 'Head to Head', Ganjar Menang atas Prabowo dan Anies

Simulasi "Head to Head", Ganjar Menang atas Prabowo dan Anies

Nasional
Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Nasional
Budi Gunawan Dinilai 'Dukung' Prabowo, BIN Diingatkan soal Netralitas

Budi Gunawan Dinilai "Dukung" Prabowo, BIN Diingatkan soal Netralitas

Nasional
Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Nasional
Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Nasional
Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Nasional
Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-'endorse' Jokowi

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Nasional
Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke