Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Kompas.com - 30/01/2023, 12:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada 21-24 Februari mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Sunanto menuturkan, pihaknya sudah memberikan undangan agar Presiden hadir di muktamar Pemuda Muhammadiyah.

"Kami mengundang Pak Presiden membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-8 tanggal 21-24 Februari di Balikpapan, jadi mengundang," ujar Sunanto usai pertemuan.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Jokowi Cukup Dua Periode

"Dan jawaban Pak Presiden insyaallah bisa membuka acara kami. Dan saya sebagai ketua umum mengucapkan terima kasih atas niat itu, semoga tidak ada halangan apapun untuk bisa membuka muktamar kami," jelasnya.

Sunanto mengungkapkan, penyelenggaraan muktamar di Balikpapan, Kalimantan Timur itu menegaskan dukungan Pemuda Muhammadiyah atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Sunanto, IKN perlu didukung baik untuk pembangunan fisik maupun cita-cita pemerataannya.

"Ini perlu didukung dan kami berupaya untuk bisa menjelaskan dan menghadirkan kader-kader pemuda Muhammadiyah, bisa melihat langsung, tidak hanya soal fisiknya, tapi soal cita citanya, itu yang kami konstruksi dan kami harapkan," jelasnya.

Baca juga: PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Upaya Uji Materi UU Cipta Kerja

Sementara itu, kata dia, Presiden Jokowi sempat menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN memang butuh waktu.

"Bahwa cita-cita itu pemindahan ini memang butuh waktu, dan harapannya agar proses keberlanjutan ke depannya," tutur Sunanto.

Selain soal IKN, pertemuan Jokowi dengan Pemuda Muhammadiyah juga mendiskusikan ekonomi ke depan.

"Jadi kami banyak mendiskusikan tentang kepemimpinan kedepan. Saya memberikan masukan dengan anekdot bahwa kepemimpinan bangsa ini tidak boleh dimulai dengan kepemimpinan pom bensin, artinya mulai dari 0," ungkap Sunanto.

Baca juga: Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

"Setiap pergantian kepemimpinan selalu gaya kepemimpinan pom bensin, selalu dari 0, kami berharap kalo sudah melangkah ke 5 tidak boleh turun ke bawahnya tapi harus maju," lanjutnya.

Oleh karenanya Pemuda Muhammadiyah akan memberikan gelar "Bapak Perintis Indonesia Maju" kepada Jokowi saat muktamar mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com