ICW Waspadai Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Jadi Celah Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan wacana masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun patut dicurigai bisa digunakan sebagai celah usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga anggota legislatif.

"Respons positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa preseden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif," kata Kurnia dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Kurnia menyampaikan, ketimbang menjegal usulan perpanjangan masa jabatan, partai politik dan DPR justru memberikan sinyal positif atas wacana itu.

"Tidak mengherankan, sebab, ada ceruk suara besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di desa," papar Kurnia.

Baca juga: Mendes Bantah Rayu Kades dengan Perpanjangan Masa Jabatan: Enggak Mungkin Mereka Bisa Digoda

Jika wacana perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun diterima pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka ada kemungkinan selanjutnya masa jabatan pejabat pemerintahan terpilih lainnya bisa diwacanakan untuk diperpanjang.

"Terlebih, narasi perpanjangan masa jabatan ini bukan kali pertama," ujar Kurnia.

Kurnia lantas mengingat kembali peristiwa pada 2022 lalu, yakni ketika Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) yang dipimpin Surta Wijaya mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

"Gejala melanggengkan kekuasaan petahana kerap dimunculkan sejumlah kelompok belakangan waktu terakhir," ucap Kurnia.

Cara buat mempertahankan petahana di puncak kekuasaan, kata Kurnia, dilakukan dengan berbagai upaya mulai dari wacana penundaan pemilu, usulan menambah masa jabatan presiden, hingga gagasan kepemimpinan presiden menjadi 3 periode.

Baca juga: Mendes Tegaskan Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bukan dari Presiden dan Parpol

"Atas dasar itu, ide untuk merevisi Undang-Undang Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa patut dicuragai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, dalih periode kepemimpinan selama 6 tahun dinilai tidak cukup buat membangun desa, akibat ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pemilihan kepala desa (pilkades) bukan alasan tepat buat dijadikan pembenaran usulan itu.

Dia mengatakan, solusi atas persoalan ini adalah pembenahan pada sektor pilkades yang diketahui transaksional atau rentan jual beli suara serta konflik.

Sebelumnya, sejumlah kades menggelar demonstrasi untuk menuntut adanya Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya tentang masa jabatan kades.

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan usulan perpanjangan masa jabatan kades yang menjadi polemik bukan berasal dari pemerintah pusat, partai politik maupun Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Mendes Sayangkan Ada Permintaan soal Total Masa Jabatan Kades 27 Tahun

"Enggak ada keinginan dari pusat, baik kementerian maupun Presiden, parpol," ujar Gus Halim kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2023).