Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Pembentukan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Usai Nasdem Ancam Cari Poros Baru

Kompas.com - 26/01/2023, 07:53 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang rencananya akan dibentuk Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, hingga kini tak kunjung terbentuk.

Di tengah pembicaraan yang kerap digadang-gadang tengah mencapai babak akhir, Partai Nasdem justru mengeluarkan ancaman kepada dua rekan calon koalisinya untuk membentuk alternatif poros kekuatan lain.

Hal itu tidak terlepas dari manuver Partai Demokrat yang terus menerus mengawinkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Baca juga: Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru

Diketahui, ketiga parpol tersebut telah menyiratkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpandangan, sikap Demokrat tidak sesuai dengan keinginan penjajakan koalisi yang diidamkan Nasdem. Pasalnya, Nasdem enggan penentuan figur cawapres dilakukan dengan membicarakan figur.

“Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu,” ujar Ali pada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Bagi parpol besutan Surya Paloh itu, penentuan figur cawapres harus melihat dari sisi kriteria. Hal ini untuk menambal kelemahan politik Anies, sehingga potensi memenangkan Pilpres 2024 kian besar.

Tapi jika prinsip tersebut tak sesuai dengan keinginan PKS, dan Demokrat, Ali mengungkapkan pihaknya bakal mencari alternatif koalisi lain.

“Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” paparnya.

Baca juga: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Koalisi Perubahan Jika Demokrat Ingin Pasangkan Anies dengan AHY

PKS-Demokrat masih optimistis terbentuk

Untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres di pilpres mendatang, maka parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Berkaca dari perolehan suara dan kursi DPR di pemilu sebelumnya, maka ketiga parpol tersebut harus berkoalisi bila tetap ingin dapat mencalonkan Anies sebagai capres.

Baik PKS maupun Demokrat saling meyakini Koalisi Perubahan akan tetap terbentuk.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menuturkan pembahasan di tim kecil yang dibentuk ketiga parpol masih berlanjut.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023). Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Namun ia ingin berbagai poin kesepakatan dicapai sebelum pembentukan koalisi.

Ia tak ingin Koalisi Perubahan seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai kini tak kunjung menyepakati figur capres-cawapres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com